LABUAN BAJO :WARTA-NUSANTARA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyerahkan Piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Tahun Anggaran 2020. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, di dampingi Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, Sekda Mabar Fransiskus Sales Sodo dan Kepala BPKD Salvador Pinto menerima Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Ruteng Yustinus Kus Suhantoro mewakili Menteri Keuangan RI didampingi pejabat dari Kanwil DJPP Provinsi NTT, Rabu (13/10) di ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Penyerahan tersebut tindaklanjut dari pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan RI pada Tanggal 14 September 2021, yaitu Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara daring dengan tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”. Melalui kegiatan Rakernas Akuntansi tersebut Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakernas tersebut berpesan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK. Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee merupakan salah satu bentuk tata Kelola yang baik dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat. Dijelaskan Menkeu melalui APBN 2021, pemerintah terus bekerja keras dan responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. “Fokus pemerintah pada akselerasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang dapat menentukan laju pemulihan ekonomi, hal ini membutuhkan mobilisasi dana dan SDM (pusat-daerah) yang sangat besar yang memunculkan risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis,” ungkap Menkeu Sri Mulyani. Kementerian Keuangan mengharapkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT, sebanyak 19 LKPD memperoleh opini WTP dan khusus untuk 2 LKPD yaitu LKPD Pemprov NTT dan Kabupaten Sikka memperoleh penghargaan atas capaian 5 kali berturut-turut memperoleh WTP. “Melalui kegiatan ini, ijinkan kami mewakili Kementerian Keuangan untuk menyampaikan plakat/piagam WTP kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Sebagai apresiasi perolehan opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Semoga capaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya,” ungkap Sri Mulyani Sementara itu Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE menyampaikan terimakasihnya atas penghargaan opini WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dari Kementerian Keuangan RI. “Terimakasih atas penghargaan yang kami dapatkan ini, kami akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini di tahun berikutnya. Untuk itu kami harap bimbingan dan kerjasamanya guna menyusun laporan yang lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya Kemudian terkait temuan-temuan BPK, Bupati Edi Endi berjanji akan segera menindaklanjuti dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK. (WN/Tian/Syarif ab) Post Views: 25 Navigasi pos Bamsoet Apresiasi Cabor Tarung Derajat PON XX Papua Sukses Digelar Terima Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia, Bamsoet Dorong Kemendagri Kaji Aturan Pernikahan di Masa PPKM
