Polres Flores Timur Kalah Praperadilan, Tersangka Dibebaskan! LARANTUKA : WARTA-NUSANTARA.COM–Kepolisian Resor (Polres) Flores Timur (Flotim) dinyatakan kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Daniel Geofandi Fernandez. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Larantuka pada Senin, ( 17/02/2025), memutuskan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap Fernandez sebagai tidak sah dan tidak berdasar hukum. Karena itu, patut dibebaskan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Larantuka, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.,secara tegas menyatakan bahwa tindakan Polres Flores Timur dalam menetapkan Fernandez sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) cacat hukum. Putusan tersebut memerintahkan Polres Flores Timur untuk menghentikan penyidikan dan mengembalikan harkat dan martabat Fernandez. Kemenangan Daniel Geofandi Fernandez ini diraih berkat perjuangan gigih Kuasa hukumnya, Advokat Rafael Ama Raya, S.H., M.H. Ama Raya, yang dikenal sebagai pengacara handal jebolan Yogyakarta, menyatakan apresiasinya atas putusan yang adil dan objektif tersebut. Ia menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak didukung bukti yang cukup dan berkualitas, serta tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu poin penting yang diungkap dalam persidangan adalah perdamaian antara Fernandez dan korban, Mikhael Kanisius Botama, yang telah terjalin sejak 10 Januari 2025 di Kantor Polres Flores Timur sendiri. Ama Raya menyayangkan Polres Flores Timur mengabaikan perdamaian tersebut dan tetap menahan Fernandez. Ia menilai tindakan tersebut sebagai cacat prosedur dan melanggar KUHAP. Ama Raya juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap KUHAP dalam proses penegakan hukum agar hak-hak masyarakat terlindungi. Ia melihat praperadilan sebagai wadah negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya tersangka yang merasa hak-haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum. Putusan ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk bertindak lebih objektif dan profesional dalam menegakkan hukum. Ama Raya optimistis, dengan profesionalitas dan objektivitas penegak hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin meningkat. Putusan praperadilan ini juga menyoroti pentingnya perdamaian dalam penyelesaian kasus hukum. Perdamaian yang telah terjalin antara kedua belah pihak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam proses penyidikan. Ke depan, diharapkan aparat penegak hukum lebih sensitif terhadap upaya perdamaian dan tidak mengabaikannya begitu saja. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya bukti yang kuat dan berkualitas dalam proses penetapan tersangka. Bukti yang tidak cukup dan tidak sesuai dengan KUHAP dapat berakibat fatal, seperti yang terjadi dalam kasus Fernandez ini. Aparat penegak hukum perlu lebih teliti dan berhati-hati dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti. Lebih lanjut, putusan ini menggarisbawahi pentingnya peran kuasa hukum dalam melindungi hak-hak kliennya. Ama Raya telah menunjukkan keahlian dan dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak Fernandez. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi pengacara lain untuk lebih berani dan gigih dalam memperjuangkan keadilan. Kasus ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat luas, mengingatkan akan pentingnya pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran HAM atau penyimpangan prosedur hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan ini bukan hanya kemenangan bagi Daniel Geofandi Fernandez, tetapi juga kemenangan bagi penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan HAM. Ke depan, diharapkan Polres Flores Timur dapat mengevaluasi kinerja dan prosedur kerjanya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Putusan ini juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya perdamaian dalam penyelesaian konflik. Perdamaian bukan hanya solusi yang humanis, tetapi juga dapat mencegah proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. Akhirnya, kasus ini menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Praperadilan terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang menyimpang. Pewarta : Sabatani Post Views: 10 Navigasi pos Mahasiswa Lembata Jogjakarta Dukung Kejari Proses Dugaan Korupsi Bansos Kontraktor Serobot Lahan Tambang Nikel, Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Silva Soagimalaha Layangkan Surat Terbuka ke Tommy Soeharto
