TIMOR TENGAH SELATAN : WARTA-NUSANTARA.COM-Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Timor Tengah Selatan (TTS) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Maret 2022. Aksi tersebut buntut dari janji pemerintah dan DPRD setempat terkait jalan Bonleu yang belum terealisasi hingga saat ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yos Fallo, Senin (7/3). Padahal, di Bonleu ada sumber mata air dan potensi strategis lainnya yang dapat dikembangkan, namun masyarakat terkendala akses infrastruktur jalan. “Pada saat hak rakyat diabaikan dan janji tidak ditepati maka pilihan terakhir adalah aksi jalanan,” kata Yos Fallo. Ia menghimbau kepada seluruh pengurus DPC, PAC dan Kordes (koordinator desa) Pospera agar mengambil bagian dalam kegiatan aksi solidaritas tersebut. “Untuk urusan rakyat, kami tidak akan pernah mundur, ini bukan soal jumlah, ini bukan soal apa, tetapi ini soal nilai – nilai kebenaran dan hak rakyat,” tegas Yerim Yos Fallo. Yos Fallo menegaskan bahwa pekerjaan jalan untuk rakyat Bonleu harus diprioritaskan, jangan utamakan mobil dinas baru,” pintanya Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. “Rakyat butuh jalan untuk mendekatkan hasil pertanian dan peternakan dari Bonleu ke kota. Sangat miris, sebab, sekarang dengan keadaan hujan, masyarakat Bonleu terisolir dan tidak bisa ke lota karena jalan yang rusak berat dan tidak bisa dilewati,” ungkapnya. “Tinggalkan ego, hentikan perseteruan, karena rakyat butuh jalan bukan janji, bukan perdebatan siapa salah dan siapa yang benar,” demikian harapan Yerim Yos Fallo, sahabat dari Adian Napitupulu selaku pembina Pospera. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas PU Kabupaten TTS, Marthelens Ch.Liu mengatakan, item pekerjaan jalan Bonleu memang tak ada dalam dokumen APBD Tahun 2022. Bahkan dalam RKA ketika penyusunan dokumen RAPBD Tahun 2022 item pekerjaan jalan Bonleu sama sekali tak muncul. Kata dia, minimnya anggaran disebut Lens sebagai alasan mengapa item pekerjaan tersebut tak masuk dalam dokumen APBD Tahun 2022. ” DAU kita hanya 25 Miliar. 8 sampai 9 miliar habis untuk gaji dan operasional pegawai di Dinas PU. Sisanya, kita akomodir pokir DPRD dan beberapa pekerjaan fisik lainnya,” terang Lens dikutip SUARA TTS.COM, Selasa, 1 Maret 2022 di ruang kerjanya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pospera TTS, Yerim Yos Fallo kesal dengan respon Kadis PUPR TTS. Ia sangat menyayangkan Kadis PUPR TTS yang menyebutkan bahwa dana minim, tetapi pada saat bersamaan Kadis beli mobil dinas baru,” tandas tokoh muda TTS itu. Penulis/Kontributor: Emanuel Boli Post Views: 19 Navigasi pos Polres Ende Sidak Untuk Tingkatkan kediplinan Koperasi Kredit Samaria Ende Gelar RAT Tahun 2021
