• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak
Rabu, Desember 31, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukrim

Respon Pengaduan Wabup Malaka, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia: Pejabat Publik Harus Jujur dan Berintegritas

by WartaNusantara
Mei 29, 2023
in Hukrim
0
Kompak Indonesia Dukung Kebijakan Pelaksana Tugas Bupati Bangun Lembata
0
SHARES
105
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TIMOR : WARTA-NUSANTARA.COM–Langkah Wakil Bupati Malaka atau Ketua DPC PKB Malaka melaporkan dua media online menyita perhatian banyak kalangan. Salah satunya Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia. Ia menilai, seharusnya pejabat publik harus jujur dan berintegritas.

Karena itu, Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia siap mendamping media Oke Narasi dan Kabar NTT hingga ke Dewan Pers.

Menurut Gabriel Goa, langkah hukum yang ditempuh Wakil Bupati Malaka hanya upaya untuk membungkam Pers mengusut tuntas kejadian sebenarnya yang terjadi pada 18 Mei 2023 di rumah jabatannya.

“Sebagai pejabat negara maka Wabup Malaka harus jujur dan transparan apa yang sebenarnya terjadi di Rujab”,ujarnya kepada Warta-Nusantara.com, Senin, 29/5/2023.

Wartawan mendapat informasi bahwa benar ada dugaan kejadian di rumah jabatan wakil bupati pada tanggal 18 Mei 2023.

RelatedPosts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Load More

“Integritas Wabup Malaka diuji dalam peristiwa yang terjadi di Rujab,”kata Gabriel, lebih bermartabat Wabup Malaka jujur sampaikan saja kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah jabatan. Laporan ke Polda NTT terkait karya jurnalistik tidak serta merta.diproses pihak Kepolisian.karena harus.hargai UU Pers untuk memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi.Jika Hak Jawab dan Hak.Koreksi tidak digubris maka langkah lanjutannya adalah melaporkan.resmi ke Dewan Pers,”imbuh Goa.

Terakhir, Gabriel Goa yang juga Ketua KOMPAK.INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia)menegaskan bahwa Lembaga Hukum dan Ham PADMA.INDONESIA bekerjasama dengan.semua pihak terkait siap mendampingi Pers.yang dilaporkan sekaligus membentuk Tim.Advokasi baik Litigasi.maupun Non Litigasi untuk melakukan investigas adanya dugaan kuat pelanggaran hukum dan ham juga indikasi korupsi di Malaka sekaligus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami akan berkolaborasi.dengan semua pihak terkait termasuk.Pers untuk.mengusut tuntas berbagai skandal baik hukum maupun moral di Malaka,”tegas Goa. (WN-01)

WartaNusantara

WartaNusantara

Related Posts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong
Hukrim

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11) Oleh Steph Tupeng Witin Jurnalis, Penulis...

Read more
Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Ketika Antek-Antek GM Tak Henti Membungkam Suara Kebenaran (Catatan Untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (10)

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Load More
Next Post
Mitra Ganjar Siap Jadikan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden RI ke-8

Mitra Ganjar Siap Jadikan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden RI ke-8

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ads

Tag

mostbet mostbet UZ Sastra
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Polkam
  • Internasional
  • National

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In