Skandal Peti Madina, AHP didesak Usut Tuntas Inisial Borgo diduga Pelaku Utama Peti dan Penadah Emas Ilegal di Pantai Barat Madina

Skandal Peti Madina, AHP didesak Usut Tuntas Inisial Borgo diduga Pelaku Utama Peti dan Penadah Emas Ilegal di Pantai Barat Madina

PANYABUNGAN  : WARTA-NUSANTARA—     Gabungan jurnalis dan aktivis peduli lingkungan serta penegakan hukum Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas keterlibatan pria berinisial Bor alias Borgo. Ia diduga kuat menjadi aktor penting di balik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kepemilikan alat berat ekskavator, serta penampungan emas ilegal di wilayah Pantai Barat Madina.

Desakan ini mencuat pasca hasil investigasi langsung ke lokasi. Menurut Ketua KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Studi Kerakyatan) Ahmad Rangkuti, sejumlah unit ekskavator ditemukan mengeruk Lahan Eks PT M3 Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

Dari investigasi dan laporan masyarakat, inisial Bor diduga kuat menguasai serta mengoperasikan sejumlah alat berat jenis ekskavator (beko).

“Alat-alat berat yang dikoordinasikan oleh Borgo diduga kuat beroperasi secara ilegal mengeruk emas di lahan eks PT M3 Tapus, Kecamatan Lingga Bayu” tegas aktivis mahasiswa Ahmad Rangkuti dalam keterangan pers di Panyabungan (24/08)

Selain sebagai penyedia alat berat, Borgo juga diduga berperan sebagai penadah, pemodal, serta penyedia tempat transaksi jual-beli emas ilegal hasil kekayaan alam bumi Madina. Jaringan aktivitasnya disinyalir mencakup wilayah Kecamatan Lingga Bayu,Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dan sekitarnya.

Tim gabungan dari sejumlah jurnalis dan aktivis ini menegaskan bahwa aktivitas penambangan liar dan penadahan ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan lingkungan dan ekonomi yang menabrak banyak aturan hukum positif di Indonesia seperti UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Pasal 158 & 161) yang berbunyi menambang tanpa izin serta menampung/membeli hasil tambang ilegal diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Kemudian Pasal 480 KUHP (Penadahan) yang berbunyi Mengambil untung, membeli, atau menyewa barang hasil kejahatan diancam pidana penjara maksimal 4 tahun.

Selanjutnya aktivitas PETI yang diduga dikelola oleh Borngo ini juga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Pasal 98 & 109): Perusakan lingkungan hidup tanpa izin diancam pidana minimal 3 tahun penjara dan denda miliaran rupiah serta UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Sanksi tegas atas penggunaan alat berat di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Secara terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Dahler Lubis menegaskan pihaknya akan segera melayangkan laporan resmi ke Mapoldasu.

“Langkah konkret untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tegaknya hukum, kami dari tim gabungan akan segera melayangkan laporan resmi ke Mapolda Sumatera Utara (Poldasu) serta Polres Mandailing Natal” tegas Dahler Lubis.

Pemberitaan masif juga akan terus dilakukan di berbagai media lokal maupun nasional.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, bungkamnya Borgo memperkuat urgensi bagi APH untuk segera turun tangan dan tegakknya supremasi hukum. Ini demi menyelamatkan lingkungan Pantai Barat Madina dari kehancuran akibat keserakahan tambang ilegal,”tutup Dahler Lubis.

Saat dikonfirmasi oleh jurnalis via komunikasi elektronik, Borgo mengakui keterlibatannya dalam aktivitas PETI dengan menggunakan alat berat/ ekscavator. “Saat ini kami lagi stop beroperasi udah seminggu. Kami juga telah menyetor upeti/ uang keamanan kepada oknum TNI” kilah istri Borgo via komunikasi WatshApp.

Pengakuan mengejutkan ini, secara langsung membenarkan aktivitas PETI yang dibekingi oleh oknum aparat.

Publik kini menunggu komitmen dan ketegasan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera bertindak tegas meringkus dan memproses hukum para pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan.
(Magrifatulloh).