SURABAYA : WARTA-NUSANTARA.COM–Surabaya Research Syndicate (SRS) merilis hasil survei elektabilitas simulasi tiga pasangan capres-cawapres menurut warga Jatim. Peneliti Senior SRS Edwin Abdul menyebut sejauh ini baru Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang sudah deklarasi capres-cawapres. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih belum mengumumkan nama cawapresnya. “Dari simulasi ini, kami pasangkan cawapres yang memang paling ideal menurut warga Jatim untuk Prabowo dan Ganjar, yakni Prabowo-Erick Thohir dan Ganjar-Sandiaga Uno, dan satunya yang sudah deklarasi Anies-Cak Imin,” kata Edwin saat paparan survei, Jumat (15/9/2023). Edwin mengungkapkan dalam simulasi tiga pasangan yang diikuti Anies-Cak Imin, Prabowo-Erick, dan Ganjar-Sandiaga, elektabilitas Prabowo-Erick masih teratas. “Hasilnya Prabowo-Erick, disusul Ganjar-Sandi, dan terakhir Anies-Cak Imin,” jelasnya. Elektabilitas Prabowo-Erick di angka 43,5%. Disusul Ganjar-Sandiaga di angka 40,2%. Di peringkat buncit ada Anies-Cak Imin 14,6%. “Hasil survei SRS menunjukkan belum ada simulasi pasangan yang angkanya menembus 50% lebih di Jatim. Responden yang belum menentukan pilihan juga hanya tersisa sebanyak 2,1%,” jelasnya. SRS saat merilis hasil survei elektabilitas bacapres-bacawapres di Jatim. Foto: Faiq Azmi“Namun bisa dilihat memang ada kenaikan untuk angka Anies, namun belum bisa untuk bertanding secara kompetitif menghadapi Prabowo dan Ganjar di Jatim pasca deklarasi dengan Cak Imin,” tandasnya. Survei SRS dilakukan pada 3-12 September 2023 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang. Metode penarikan sample dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang dipilih terdiri 50 persen laki-laki dan 50% perempuan dengan quality control secara random 20%. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara by phone. (DetikNews/WN-01) Post Views: 15 Navigasi pos Peduli Anak Stunting, Kapolres Ende dan Ketua Bhayangkari Berikan Paket Sembako Kejari Lembata Gelar Penerangan Hukum Bagi Para Kades, Cegah Korupsi
