Rilis dari Andreas Hugo Pareira yang diterima Warta Nusantara, Selasa, 2/8/2022. JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM-Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira (AHP) berpendapat, aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dipicu oleh dua hal; Pertama, karena kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis 3,75 juta rupiah yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo. Karena itu, AHP mendesak Komisi X DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendepat (RDP) untuk mencari solusi atas kemelut ini. Andreas Hugo Pareira lebih lanjut menjelaskan, akibat kenaikan tarif ini dikhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo. Kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi. Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan. Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi 3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan pemda NTT. Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata. “Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar. Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo”, ujar AHP Andreas Hugo Pareira, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi2 pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi2 demo di Labuan Bajo. Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi2 demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo – Flores.” “Untuk itu, saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-1 akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang”, janji Andreas Hugo Pareira. (*/WN-01) Post Views: 11 Navigasi pos Desa Wisata Golo Loni Dapat Bantuan ORBIT Telkomsel, Bupati Agas : Kita Berada Dalam Semangat Yang Sama Dr. Sony Libing : Pemerintah Tetapkan Biaya Konservasi dan Dispensasi
