Wagub Johni Tinjau Pos Imigrasi Maritaing dan Serap Aspirasi Warga, Perkuat Pelayanan di Perbatasan Maritaing – Alor Timur, 29 Oktober 2026 ALOR : WARTA-NUSANTARA.COM— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyerap langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, keterbatasan akses air bersih dan listrik, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kebutuhan tenaga pendidik dan pelayanan keimigrasian di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Wagub NTT, Johni Asadoma di Pos Imigrasi Perbatasan Maritaing, Alor Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam dialog interaktif antara Wakil Gubernur NTT bersama Camat Alor Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kecamatan Alor Timur. Pertemuan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Camat Alor Timur, Desa Maritaing, Kamis (29/10/2026) siang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang; serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum dan jajaran. Untuk mencapai Maritaing, wilayah yang berada di ujung timur Pulau Alor dan berbatasan dengan Timor Leste, Wakil Gubernur bersama rombongan menempuh perjalanan darat sekitar tiga jam dari Kalabahi. Dalam dialog tersebut, Wagub Johni membuka ruang seluas-luasnya bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk potensi ekonomi lokal, mata pencaharian warga, kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Wagub Johni menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terluar dan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi dan usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Alor, instansi vertikal, maupun pemerintah pusat. Warga Keluhkan Jalan Rusak, BBM Mahal, dan Keterbatasan Listrik Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat Kelurahan Kolana Utara, Roky Makonimau, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Alor Timur. Ia mengungkapkan bahwa ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kondisi sejumlah ruas jalan penghubung antardesa yang rusak parah turut menghambat mobilitas masyarakat. Roky juga menyoroti keterbatasan akses terhadap dokumen perjalanan bagi masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan warga di Distrik Liquica, Timor Leste. Hubungan keluarga yang terjalin melalui perkawinan antarmasyarakat kedua wilayah membuat kebutuhan perjalanan lintas batas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka. Menurutnya, keterbatasan akses pelayanan dan dokumen perjalanan menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa menggunakan jalur tidak resmi untuk mengunjungi keluarga di Timor Leste. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi agar perjalanan masyarakat berlangsung melalui prosedur yang sah dan aman. Selain persoalan tersebut, ia meminta perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses listrik, khususnya di sejumlah titik yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan secara memadai. Aspirasi lainnya disampaikan Alexsius Mautuka dari Desa Maritaing. Ia mengeluhkan belum tersedianya ATM Bank NTT di wilayah tersebut sehingga masyarakat menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan. Alexsius juga menyoroti tingginya harga BBM yang mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama para nelayan yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan perahu dan melaut mencari ikan. Sementara itu, Perwakilan PGRI Kecamatan Alor Timur, Zet Soney, yang juga Kepala SD GMIT Kolana, meminta perhatian serius pemerintah terhadap ketersediaan tenaga pendidik di sekolah-sekolah setempat. Ia menjelaskan bahwa sejumlah guru honorer yang sebelumnya mengajar di sekolah-sekolah di Alor Timur, setelah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), justru ditempatkan atau dimutasi ke wilayah lain. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan guru di sekolah, termasuk sekolah yang dipimpinnya. Ia berharap pemerintah dapat mengatur distribusi tenaga pendidik secara lebih proporsional agar kebutuhan guru terpenuhi dan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di wilayah perbatasan tetap terjaga. Pemkab Alor Siapkan Penanganan Jalan dan Penataan Tenaga Pendidik Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT dan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah hadir langsung di Alor Timur untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Terkait infrastruktur jalan, Rocky menyatakan bahwa penanganannya akan diakomodir dalam anggaran tahun 2027, dengan pengerjaan yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun tersebut. Di sektor pendidikan, ia berkomitmen untuk mengatur penempatan dan distribusi tenaga pendidik di wilayah Alor sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku, sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Rocky juga menyambut baik kehadiran Beranda Imigrasi Alor yang dinilai menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya layanan tersebut, warga Alor kini memiliki akses yang lebih dekat untuk mengurus paspor tanpa harus melakukan perjalanan ke luar pulau. Imigrasi Siapkan Pelayanan Jemput Bola ke Alor Timur Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menegaskan bahwa kehadiran pelayanan keimigrasian di Alor merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan. Menurutnya, posisi geografis Alor yang berbatasan melalui wilayah perairan dengan Timor Leste menjadikan kawasan tersebut penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Alor Timur tidak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan keimigrasian yang telah tersedia. Pihaknya juga membuka peluang pelaksanaan pelayanan jemput bola langsung ke Kecamatan Alor Timur. Pelayanan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan setiap satu atau dua minggu, dengan jadwal yang akan dikoordinasikan bersama Camat Alor Timur dan jajaran imigrasi sesuai kebutuhan masyarakat serta kesiapan petugas. Melalui pola pelayanan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengakses layanan keimigrasian dengan lebih mudah, tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat pelayanan. “Nanti, sesuai komunikasi dengan Pak Camat Alor Timur terkait jumlah warga yang mau melakukan pembuatan paspor, kami akan kirim langsung petugas kami ke sini dengan alat-alat yang akan kami bawa langsung untuk layani langsung bapak ibu dalam pengurusan paspor,” jelasnya. Saroha juga meminta masyarakat aktif memberikan masukan maupun kritik terhadap kualitas pelayanan keimigrasian agar kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. Selain pelayanan paspor, ia menjelaskan pentingnya penguatan edukasi keimigrasian melalui program PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa. Program yang dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tersebut bertujuan mendekatkan petugas imigrasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui PIMPASA, masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur perjalanan ke luar negeri, persyaratan dokumen perjalanan, serta berbagai risiko yang harus diwaspadai, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saroha menegaskan bahwa pencegahan TPPO membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Hal ini penting mengingat NTT merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap persoalan perdagangan orang dan memiliki tradisi merantau yang kuat. Karena itu, sinergi antara imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan mobilitas warga ke luar negeri berlangsung sesuai prosedur dan terhindar dari praktik perdagangan orang. Wagub NTT Dorong Solusi atas Kebutuhan Dasar Masyarakat Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan warga, Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing instansi. Terkait mahalnya harga BBM, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan mitra kerja terkait untuk mencari solusi agar masyarakat Alor Timur lebih mudah memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau dan sesuai ketentuan. Ia juga akan berkomunikasi dengan Direktur Bank NTT untuk membahas kebutuhan penyediaan ATM Bank NTT di Kecamatan Alor Timur. Menurutnya, akses layanan perbankan perlu diperhatikan karena dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang relatif jauh dari pusat pelayanan. Sementara untuk persoalan kelistrikan, Johni akan berkoordinasi dengan PLN dan Pemerintah Kabupaten Alor guna mengidentifikasi desa maupun dusun yang masih membutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur listrik. Adapun persoalan air bersih, pendidikan, jalan, dan kebutuhan masyarakat lainnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Johni menegaskan bahwa dialog langsung seperti ini penting untuk memastikan pemerintah mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga. Tinjau Pos Imigrasi Maritaing dan Monumen Jenderal Besar Soedirman Usai berdialog dengan masyarakat, Wagub NTT bersama Wakil Bupati Alor dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT serta rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau Pos Imigrasi Maritaing di Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Pos Imigrasi Maritaing yang telah direvitalisasi diharapkan semakin mendukung kesiapan sarana dan prasarana pelayanan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap dinamika perlintasan orang di kawasan perairan perbatasan. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional pos dalam mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian. Kehadiran fasilitas pelayanan dan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Setelah dari Pos Imigrasi Maritaing, rombongan melanjutkan kunjungan ke Monumen Perbatasan Jenderal Besar Soedirman yang berada di pesisir Desa Maritaing. Monumen tersebut merepresentasikan semangat perjuangan dan keteguhan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Keberadaannya di kawasan perbatasan menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara dalam menjaga wilayah terluar Indonesia. Perkuat Koordinasi Pengawasan Perlintasan Laut Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga, Wagub NTT, Wakil Bupati Alor, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Intelijen dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Alor Timur. Koordinasi tersebut membahas dinamika perlintasan masyarakat melalui jalur laut yang menghubungkan Alor Timur dengan Distrik Liquica, Timor Leste. Berdasarkan informasi yang disampaikan aparat setempat, masyarakat dari kedua wilayah kerap melakukan perjalanan laut untuk mengunjungi keluarga, menghadiri kegiatan adat, serta memenuhi keperluan sosial lainnya. Perjalanan laut tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua jam. Dalam koordinasi itu, turut disampaikan adanya indikasi perlintasan yang dilakukan melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur lintas batas, serta mencegah potensi pelanggaran hukum dan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses pelayanan yang sah dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan sosial dan kekeluargaan warga tetap dapat diperhatikan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Camat Alor Timur, Semy Kartunggu, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wagub NTT, Wakil Bupati Alor, dan jajaran Imigrasi NTT yang telah melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ia berharap kunjungan dan dialog tersebut menjadi langkah awal bagi penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Alor Timur. Semy juga meminta agar setiap rencana program strategis, termasuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi maupun program pembangunan berskala besar lainnya, disertai sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan dampak program sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Melalui dialog langsung, peninjauan Pos Imigrasi Maritaing, serta koordinasi lintas instansi, Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Alor dan jajaran Imigrasi berupaya memperkuat pelayanan publik, menjawab kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pengawasan kawasan perbatasan. Kehadiran Beranda Imigrasi Alor dan penguatan program PIMPASA diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perlindungan warga, serta mendukung terciptanya kawasan perbatasan yang aman dan tertib sebagai fondasi bagi pengembangan pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #IndonesiaTerang #AyoBangunIndonesia #AyoBangunNTT ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT diterima Warta-Nusantara.Com Penulis: Alexander L. Raditia Foto/Video: Beni Triyono – Ringling – Sandi) Post Views: 23 Navigasi pos Komisi Informasi NTT Gelar FGD : Mewujudkan Aksesibilitas Informasi Publik Yang Inklusif dan Ramah Difabel
