Wagub NTT Pimpin Dialog Kamtibmas di Alor, Gandeng Lintas Tokoh, Gagas Deklarasi Damai Alor, 3 Juni 2026 ALOR : WARTA-NUSANTARA.COM— Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Alor untuk memperkuat komitmen menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui sebuah deklarasi bersama yang akan melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW. Hal tersebut disampaikannya saat mengelar pertemuan bersama Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kapolres Alor, Camat Teluk Mutiara, pimpinan perangkat daerah, serta para kepala sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada Rabu (3/6/2026). Pertemuan tersebut membahas maraknya tawuran dan kenakalan remaja yang melibatkan pelajar dan anak-anak di bawah umur yang belakangan meresahkan masyarakat Alor. Wakil Bupati Alor pada kesempatan tersebut menyampaikan, “Fenomena tawuran saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan teknologi, media sosial, dan grup percakapan digital yang sering menjadi sarana saling ejek dan provokasi antarkelompok. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting dalam mengawasi perilaku anak-anak,” jelasnya. Menurut Kapolres Alor AKBP Nur Azhari, sebagian besar kasus tawuran diawali dari konflik di media sosial yang kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik, di samping konsumsi minuman keras yang menjadi salah satu faktor pemicu utama. “Setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku meskipun masih berstatus anak di bawah umur, sambil mengajak masyarakat untuk segera melaporkan indikasi tawuran sejak dini,” tegasnya. Tokoh masyarakat Agustinus Asamal menilai penyelesaian masalah tawuran dan kenakalan remaja harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip tepat orang, tepat masalah, serta melibatkan pelaku, aparat keamanan, dan seluruh pihak terkait agar tidak diselesaikan secara parsial. “Kita harus melihat siapa pelakunya, apa akar persoalannya, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, perlu strategi yang tepat agar hasilnya nyata,” ujar Agustinus Asamal. Sementara itu, Kepala SMP PGRI Kalabahi, Degusti Malua, meminta pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan di lapangan. “Diperlukan pemberdayaan seluruh aparat yang ada, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya. Kepala SMA Kristen 1 Kalabahi, Santo Waang, mengungkapkan fakta lapangan bahwa pihak sekolah pernah melakukan sweeping dan menemukan siswa yang membawa senjata tajam seperti anak panah ke lingkungan sekolah. Atas dasar tersebut, ia meminta aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Kalabahi Ida Letta Laure, mengusulkan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan melalui siskamling dan tim kamtibmas, penerapan jam wajib belajar bagi anak-anak, serta pelibatan tokoh-tokoh berpengaruh dalam pembinaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi deklarasi anti kekerasan yang sebelumnya telah diinisiasi Polres Alor. Hal senada disampaikan Kepala SMA Kristen 2 Kalabahi, Yafet Jasibani. Menurutnya, proses hukum harus ditegakkan secara tuntas terhadap pelaku tawuran tanpa mengabaikan aspek pembinaan, sekaligus mendorong adanya koordinasi lintas sektor untuk menerapkan jam malam bagi anak-anak dan remaja. Pada kesempatan yang sama, Pendeta Mikhael Karbeka dari Gereja Imanuel Molla menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai dari keluarga dan sekolah melalui pendidikan karakter yang berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat secara aktif. “Diperlukan penguatan ruang-ruang budaya diperkuat dengan melibatkan para tokoh adat dan tokoh kerajaan di Alor untuk menanamkan kembali nilai-nilai budaya, etika, dan penghormatan terhadap sesama kepada generasi muda,” ungkap beliau. Selanjutnya, Kepala Desa Air Kenari Muhammad Usman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di beberapa wilayah, di mana mayoritas anak yang terlibat tawuran merupakan anak-anak yang kurang mendapat perhatian keluarga dan tidak aktif dalam kegiatan keagamaan. “Kami melihat banyak anak yang bermasalah merupakan anak-anak yang kurang mendapat pengawasan orang tua. Bahkan ada tokoh yang mulai enggan hadir dalam pertemuan karena merasa nasihat yang diberikan tidak lagi didengar,” kata Muhammad Usman. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kalabahi, Nontji Manesi, menilai lemahnya pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor utama penyebab kenakalan remaja, sehingga ia mengusulkan agar anak-anak yang berkeliaran di luar rumah pada jam belajar segera ditertibkan dan dilakukan pendataan yang lebih baik oleh RT dan RW. Menanggapi seluruh masukan tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterbukaan seluruh peserta dalam mencari solusi bersama, karena menjaga keamanan daerah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. “Semua masukan yang disampaikan hari ini sangat baik karena berasal dari pihak-pihak yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung persoalan di lapangan. Ini menjadi modal penting untuk merumuskan langkah yang tepat,” kata Johni Asadoma. Wagub menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses secara tegas dan tuntas, namun upaya pencegahan melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan generasi muda juga harus diperkuat. Ia menekankan bahwa anggaran pemerintah seharusnya digunakan untuk kegiatan yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan untuk menanggung akibat dari tindakan pelanggaran hukum. “Kalau ada yang sakit atau meninggal akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban, pemerintah tidak bisa terus menanggung akibatnya. Dana yang ada seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wagub. Menurut Wagub, dana tersebut lebih baik diarahkan untuk mendukung program Karang Taruna, kegiatan olahraga, seni, budaya, kewirausahaan, serta berbagai aktivitas positif lainnya sebagai wadah bagi generasi muda menyalurkan emosi, energi, kreativitas, dan ekspresi mereka secara sehat. Di akhir pertemuan, Wagub Johni Asadoma meminta agar seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang muncul dirumuskan menjadi sebuah konsep deklarasi bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lurah, kepala desa, RT, RW, hingga organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen adalah kunci utama dalam membangun kesadaran kolektif. “Semua masukan ini akan kita deklarasikan bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Alor. Kita ingin membangun gerakan bersama agar Alor menjadi daerah yang damai, aman, dan menjadi tempat yang baik bagi masa depan anak-anak kita,” pungkas Wagub Johni. ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Penulis – Foto : RingLing – Ben Jusuf/WN-01) Post Views: 76 Navigasi pos Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Lantik Lima Pejabat Baru : Perkuat Pelayanan dan Penegakan Hukum Penjabat Baru Kades Larawutun, Bupati Harap Pelayanan Warga Meningkat
