Wagub NTT Temui Sesmenko Infrastruktur, Minta Dukungan Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di NTT Jakarta, 13 Juli 2026 JAKARTA: WARTA-NUSANTARA.COM— Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara intensif di tingkat pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut dari berbagai koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, kembali melaksanakan pertemuan bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, guna menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas di Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Kemenko IPK RI, Senin (13/7/2026), dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, serta jajaran pejabat Kemenko IPK dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, dan pembiayaan pembangunan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah aktif Pemerintah Provinsi NTT dalam memastikan berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat. Dalam pengantarnya, Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa dirinya hadir membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kawasan perbatasan negara, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan,” ujarnya. Wagub Johni menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan telah melalui proses penyaringan dan telah memenuhi Readiness Criteria (RC), sehingga secara teknis siap untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat ekonomi, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemaparannya, Kadis Benyamin Nahak menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional. Selain mendukung pengembangan kawasan perbatasan Indonesia–Timor-Leste, pembangunan tersebut juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. “Namun demikian, tantangan pembangunan di NTT masih sangat besar. Karakteristik wilayah kepulauan, topografi yang didominasi pegunungan dan kawasan berbukit, tingginya tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan kebutuhan pembangunan jauh melampaui kapasitas pembiayaan APBD,” urainya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menawarkan enam strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibagi ke dalam dua pilar utama. Pilar pertama berfokus pada percepatan penanganan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana. Sementara pilar kedua menitikberatkan pada dukungan pembiayaan melalui APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, serta percepatan alih status ruas jalan provinsi yang memiliki fungsi strategis menjadi jalan nasional. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mengajukan portofolio pembangunan berupa penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten dengan total panjang sekitar 348 kilometer dan kebutuhan investasi sebesar Rp1,544 triliun. Selain itu, diusulkan pula pembangunan tujuh jembatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar. Dimana prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas kawasan daratan Timor yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Ayodhia G. L. Kalake, menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyiapkan usulan yang telah didukung dokumen teknis dan prioritas yang jelas. Ia menegaskan bahwa Kemenko IPK siap menjadi koordinator dalam mengawal seluruh usulan tersebut bersama kementerian teknis agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan,” tegas Ayodhia. Ia juga menyatakan bahwa enam strategi percepatan pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Provinsi NTT merupakan pendekatan yang komprehensif dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Karena itu, Kemenko IPK akan mengawal koordinasi lintas kementerian, mempercepat sinkronisasi kebijakan, serta memastikan usulan yang memenuhi persyaratan teknis memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dukungan serupa juga disampaikan oleh para Asisten Deputi dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Pusat memastikan akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Pusat juga memberikan sejumlah masukan teknis agar seluruh usulan dapat diproses lebih cepat, di antaranya penyempurnaan Detailed Engineering Design (DED), pemenuhan dokumen lingkungan, kelengkapan data teknis, serta pemenuhan standar jalan untuk usulan alih status menjadi jalan nasional. Menutup audiensi, Wagub Johni menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan seperti NTT. “Kami optimistis, dengan dukungan dan komitmen yang diberikan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian teknis, berbagai usulan prioritas yang kami sampaikan dapat segera direalisasikan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi membuka akses ekonomi masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTT,” jelas Wagub. ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, diterima Warta-Nusantara.Com Penulis : Mira Lenggoe Foto : RingLing – Frysa) Post Views: 25 Navigasi pos Momentum Harkopnas ke-79 Tahun 2026 dan Komitmen Pemprov NTT melalui GAMAS hingga Optimalisasi Pelaksanaan Pergub NTT No. 13 Tahun 2025
