KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM– Ketua Komisi III DPRD NTT Nusa Tenggara Timur dan Anggota Banggar, Yohanes De Rosarmenegaskan anggaran retret Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp1,6 miliar di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu bukan keputusan sepihak. Dana tersebut sudah melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi NTT.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari, menuturkan bahwa detail program, termasuk retret ASN, memang hanya dibahas di Banggar, bukan di tingkat komisi.

“Prinsip dari tahapan-tahapan pembahasan ini di Badan Anggaran sudah dibahas bersama tim anggaran pemerintah provinsi NTT,” ujar De Rosari, Rabu (24/9/2025).

Menurut dia, anggaran retret ASN juga telah tercantum dalam RAPBD Perubahan 2025 yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD. Bahkan, proses evaluasi dan asistensi di Kementerian Dalam Negeri tidak memberi catatan apapun terkait kegiatan ini.

“Kalau ada yang mengatakan tidak pernah dibahas, artinya mereka tidak konsen saat mengikuti rapat,” tegasnya.

Politisi Golkar itu juga menyebut sempat ada pertanyaan dari anggota Banggar ketika rapat berlangsung, namun sudah dijawab langsung oleh Sekretaris Daerah NTT Kosmas Lana selaku Ketua Tim Anggaran Pemprov.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yos Rasi, menambahkan bahwa biaya Rp1,6 miliar sepenuhnya dialokasikan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan honor narasumber. Peserta justru menanggung sendiri kebutuhan pribadi, termasuk perjalanan dari daerah ke Kupang dan sebaliknya bagi peserta yang selama ini bertugas di UPTD di daerah. “Ini murni investasi sumber daya manusia, bukan biaya jalan-jalan,” kata Yos.

Anggaran retret ASN yang sempat menuai sorotan memperlihatkan dua wajah pemerintahan daerah. Di satu sisi, ia dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk memperkuat kepemimpinan birokrasi. Namun, di sisi lain, publik kerap mempertanyakan sensitivitas anggaran ketika masalah-masalah mendesak seperti stunting dan kemiskinan masih membelit NTT. *** (*/WN-01)