Agha Novrian Bakal Menjabat Kepala Bapenda Medan, diduga Seleksi Hanya Formalitas
MEDAN, WARTA-NUSANTARA.COM– Proses seleksi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejatinya masih berlangsung, Namun publik dikejutkan dengan beredarnya nama Agha Novrian yang disebut-sebut sudah “ditetapkan” sebagai calon terpilih. Benarkah seleksi Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama itu hanya formalitas ?
Bocornya nama ini sebelum pengumuman resmi bukan hanya mencederai semangat transparansi, tapi juga menimbulkan kecurigaan bahwa proses seleksi ini hanyalah formalitas belaka, sekadar panggung untuk membenarkan hasil yang sudah dikunci sejak awal.
Lebih dari itu, mencuatnya nama Rizki Nugraha yang tak lain adalah abang kandung Agha Novrian, dikabarkan terus melakukan lobby-lobby untuk bisa menduduki posisi penting sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Medan. Dugaan bahwa dua jabatan strategis akan dipegang oleh satu keluarga menimbulkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya di balik proses ini? Apakah ini bentuk nyata dari praktik nepotisme modern yang dibungkus rapi dalam mekanisme seleksi administratif?
Publik mulai berspekulasi tentang adanya dugaan “transaksi politik”. Jika benar Agha Novrian sudah dipilih bahkan sebelum asesmen selesai, maka pertanyaannya: untuk apa proses seleksi dilakukan? Apakah ini hanya panggung sandiwara yang pada akhirnya menipu kepercayaan publik?
Ketua BARA-AKSI (Barisan Rakyat Anti Korupsi), Gafran Siregar, menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut, “Ini bukan hanya soal nama yang bocor, ini tentang matinya proses seleksi yang sehat dan kredibel. Ketika jabatan publik ditentukan bukan lewat kompetensi, tapi koneksi, maka korupsi tinggal menunggu giliran.” BARA-AKSI mengecam keras dugaan praktik semacam ini dan mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya turun tangan menyelidiki proses seleksi ini dari hulu ke hilir.
Jika semua dugaan ini benar, maka Pemko Medan sedang berada dalam titik rawan praktik politik transaksional dan nepotisme yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat. Jabatan publik seharusnya tidak dibagi-bagikan sebagai hadiah politik, melainkan harus diperoleh melalui proses yang adil, bersih, dan obyektif. Pungkas Gafran. *** (TIM WN-M)
