Wagub Johni Asadoma Silaturahmi Gubernur Bali, I Waya Koster : Merajut Harmoni dan Persaudaraan Kebangsaan BALI : WARTA-NUSANTARA.COM– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan silaturahmi dan pertemuan resmi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Karangasem, pada Kamis (30/1/2026) di Denpasar. Pertemuan tersebut turut dihadiri Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Kajati Bali Dr. Chataringa Muliana, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta sejumlah pejabat strategis Provinsi Bali, antara lain Karo Hukum Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kasat Pol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gede Suralaga. Dari jajaran Pemda NTT turut dihadiri oleh Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, Wakil Bupati Sumba Tengah, Marthinus Umbu Djoka serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Yermia Ndapa Doda. Turut hadir pula sejumlah pejabat Pemprov NTT yakni Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra NTT yang juga Kadis Sosial Provinsi NTT, Kanis Mau, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, Kadis Nakertrans NTT, Sylvia Peku Djawang, Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisila Parera, Karo Umum Setda NTT, Gusti Sigasare, dan Kaban Penghubung NTT, Taty Setyawati. Selain itu, tampak pula sesepuh Diaspora NTT di Bali yakni Yusti Dias dan Ardi Ganggas, Ketua IKB Flobamora di Bali, Herman Umbu Billy, dan para perwakilan pimpinan dari paguyuban kabupaten/kota se NTT lainnya. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja dan silaturahmi Wakil Gubernur NTT di Provinsi Bali, yang sebelumnya diawali dengan pertemuan bersama keluarga besar Diaspora NTT di Bali serta dialog dengan Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem pada 28–29 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi ikhtiar strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk merajut kembali keharmonisan sosial, memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, serta membangun dan memulihkan rasa saling percaya antara masyarakat NTT dan masyarakat Bali. Lebih dari sekadar kunjungan formal, pertemuan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga persatuan, ketertiban sosial, dan kohesi kebangsaan di tengah dinamika mobilitas penduduk antarwilayah. Dalam pertemuan tersebut, , Johni Asadoma secara terbuka menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyadari adanya ketidaknyamanan yang sempat dirasakan masyarakat Bali akibat perbuatan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan warga asal NTT. Situasi tersebut tidak hanya mencederai harmoni sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat NTT secara keseluruhan. Dalam suasana dialog yang hangat, terbuka, dan penuh semangat kebangsaan, Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga situasi yang kondusif serta menghindari isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik horizontal. “Kita harus bersama-sama mengantisipasi agar tidak ada hal-hal sensitif yang dapat memicu konflik sosial. Bali adalah destinasi utama dunia yang harus kita jaga bersama keamanan, ketertiban, dan kenyamanannya. Saya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTT yang hadir dan membangun dialog secara terbuka,” ujar Gubernur Bali. Gubernur Bali juga menekankan bahwa mobilitas penduduk antarwilayah merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling pengertian harus menjadi landasan utama dalam menyikapi berbagai tantangan sosial. Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya keharmonisan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat Bali akibat ulah oknum tertentu. Kami berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama sekaligus momentum untuk menghapus stigma negatif terhadap masyarakat NTT yang pada dasarnya cinta damai dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan,” tegasnya. Wagub Johni menegaskan bahwa hubungan Bali dan NTT bukan sekadar hubungan administratif antarwilayah, melainkan ikatan sosial, budaya, dan kebangsaan yang telah terjalin lama. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, Wagub NTT juga menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Bali menghadapi tantangan depopulasi tenaga kerja, sementara NTT memiliki sumber daya manusia yang siap bekerja, terampil, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif. “Ini adalah peluang simbiosis mutualisme. Tenaga kerja dari NTT siap berkontribusi bagi Bali, sekaligus menjadi bagian dari penguatan persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia,” tambahnya. Sebelumnya, pada 28 Januari 2026 lalu, bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai wujud komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. Kesepakatan tersebut antara lain mencakup penguatan komunikasi budaya, pembukaan ruang dialog yang inklusif untuk mencegah kesalahpahaman antarbudaya, serta penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme mediasi yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas. Kedua pemerintah daerah juga sepakat memperkuat pembinaan dan pembekalan warga sebelum bermigrasi, khususnya terkait pemahaman adat istiadat, etika sosial, norma hukum, serta penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dari perlindungan sosial warga. Dalam bidang penegakan hukum, disepakati komitmen penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional terhadap setiap pelanggaran, tanpa generalisasi maupun stigma terhadap kelompok etnis tertentu, serta menjamin perlindungan hak dan kesetaraan warga. Selain itu, kedua provinsi sepakat membangun sinergi strategis melalui kampanye publik bersama guna menyebarkan narasi positif dan mengapresiasi kontribusi timbal balik masyarakat Bali dan NTT dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Kesepakatan ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman, keadilan sosial, dan martabat seluruh warga Bali dan Nusa Tenggara Timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunjungan Wagub NTT ke MDA di Bali Dalam rangka memperkuat pendekatan kultural, Wakil Gubernur NTT bersama rombongan juga melakukan silaturahmi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, yang diterima langsung oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT kembali menyampaikan permohonan maaf serta penghormatan setinggi-tingginya kepada masyarakat adat Bali, seraya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus membina warganya agar menghormati adat istiadat, nilai-nilai lokal, dan kearifan budaya Bali. Silaturahmi ini menjadi simbol penting bahwa pendekatan adat dan kearifan lokal merupakan fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat persaudaraan lintas budaya, serta mencegah konflik di tengah keberagaman bangsa Indonesia. *** (Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Penulis / Foto : Bob Djehatu Video : Alex Raditia) Post Views: 14 Navigasi pos Pelabuhan Feri Waijarang Belum Beroperasi, ASDP Sampaikan Permohonan Maaf dan Komitmen Tindak Lanjut Dinas Permukim Ajukan Program Bedah Rumah bagi Warga Kurang Mampu di Mandailing Natal
