Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Rilis Laporan Kinerja 2025 Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT/kolase : Beno Brewon KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan Laporan Kepada Rakyat Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas mandat yang diberikan masyarakat. Penyampaian laporan ini tidak sekadar menjadi agenda formal kelembagaan tetapi juga dimaknai sebagai komitmen ideologis untuk menjaga transparansi, memperkuat kontrol publik serta memastikan kerja-kerja legislasi, ppenganggaran dan pengawasan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus H. Takandewa, S.Pd, menegaskan bahwa laporan ini merupakan ruang akuntabilitas yang terbuka bagi masyarakat untuk menilai sekaligus mengawal arah kebijakan daerah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus Takandewa/desain:Beno Brewon “Laporan kepada rakyat adalah bentuk pertanggungjawaban moral PDI Perjuangan untuk menjaga kepercayaan rakyat. Melalui laporan kinerja Fraksi di DPRD NTT, kontrol publik dapat berlangsung lebih transparan dan partisipatif,” kata Yunus yang juga adalah Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini. Ia menambahkan dalam dinamika pembangunan daerah yang penuh tantangan, DPRD tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif semata melainkan harus hadir sebagai representasi politik yang peka terhadap persoalan riil masyarakat mulai dari kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah hingga persoalan pelayanan dasar. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, dalam refleksinya menyoroti kemiskinan dan stunting sebagai dua persoalan yang saling berkaitan erat. Kemiskinan dan Stunting, Dua Sisi Mata Uang. Menurut Emelia stunting tidak dapat dilepaskan dari kondisi kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat NTT. Rendahnya daya beli, keterbatasan akses pangan bergizi, minimnya sanitasi layak, serta rendahnya literasi kesehatan menjadi faktor yang saling menguatkan. Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni/desain: Beno Brewon “Selain kemiskinan ekonomi, ada juga kemiskinan pendidikan dan kemiskinan kesehatan. Semua itu harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, mulai dari intervensi gizi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Tanpa pendekatan komprehensif, target penurunan angka stunting dikhawatirkan hanya menjadi angka statistik tanpa perubahan substantif di lapangan. NTT Darurat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. Fenomena ini dinilai sebagai alarm sosial yang memerlukan respons serius dan sistematis. Penanganan tidak cukup hanya melalui pendekatan represif oleh aparat penegak hukum. Pencegahan harus dimulai dari unit sosial terkecil yaitu keluarga dengan memperkuat pendidikan karakter, kesadaran kesetaraan gender serta penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat. Fraksi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil untuk membangun budaya yang menghormati martabat perempuan dan anak sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sorotan Kinerja Per Komisi Komisi I: Pemerintahan dan Hukum Komisi I melalui Sekretaris Komisi I Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum dan Anggota Antonius Landi menyatakan komitmen mendukung 20 desa pemekaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pemekaran desa dinilai sebagai strategi pemerataan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil. Sekretaris Komisi I Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum dan Anggota Antonius Landi/desain: Beno Brewon Komisi I juga mendorong penguatan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Promosi pariwisata dan kerja sama ekonomi lintas batas menjadi fokus, termasuk penguatan konektivitas dalam kerangka segitiga pertumbuhan Kupang–Dili–Darwin sebagai poros strategis kawasan. Selain itu, reformasi produk hukum daerah dan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi agenda penting untuk memastikan implementasi RPJMD NTT 2025–2029 berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komisi II: Perekonomian Di sektor perekonomian, melalui Wakil Ketua Komisi II, Yunus Takandewa menyoroti kelangkaan vaksin African Swine Fever (ASF) yang berdampak serius pada peternak babi di NTT. Meskipun telah dialokasikan 14.000 dosis vaksin dalam perubahan anggaran 2025, jumlah tersebut dinilai belum memadai dibanding populasi ternak yang ada. Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Takandewa/desain: Beno Brewon Fraksi juga mengkritisi implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pergub Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Lalu Lintas Perdagangan Hewan dan Hasil Produksi Ternak. Regulasi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena dalam praktiknya berpotensi menghambat produktivitas peternak dan pelaku usaha rumput laut. Fraksi mendorong pemerintah agar regulasi tetap menjaga aspek kesehatan dan ketertiban, namun tidak mematikan semangat usaha rakyat. Komisi III: Keuangan Komisi III melalui Viktor Mado Watun, SH., M.Hum – Wakil Ketua Komisi III) (Pata Vinsensius, SH., MM, Anggota Komisi menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Dukungan terhadap Pergub Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembatasan BBM Subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Viktor Mado Watun, SH., M.Hum – Wakil Ketua Komisi III)(Pata Vinsensius, SH., MM , Anggota Komisi /desain; Beno Brewon Di sisi lain, Fraksi menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi motor penggerak ekonomi, bukan justru menjadi beban APBD. Rencana penyertaan modal pada sejumlah BUMD harus diawali audit investigatif guna memastikan tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional. Komisi IV: Pembangunan Komisi IV melalui Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM , Ketua Komisi IV) (Nelson Obed Matara, S.IP., M.Hum, Anggota Komisi IV) mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak, khususnya di wilayah terpencil. Infrastruktur dinilai bukan sekadar proyek fisik, melainkan penentu akses pendidikan, kesehatan, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi. Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM – Ketua Komisi IV) (Nelson Obed Matara, S.IP., M.Hum – Anggota Komisi IV)/desain: Beno Brewon Kondisi Jalan Ikan Foti yang terputus menjadi perhatian serius. Tiga titik patahan yang ditemukan membutuhkan penanganan jangka pendek dan solusi permanen agar kerusakan tidak berulang setiap musim hujan. Fraksi menilai pemerataan infrastruktur adalah wujud nyata keadilan pembangunan antarwilayah di NTT. Komisi V: Kesejahteraan Rakyat Di bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan, melalui anggota Komisi V, Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos, mnekankan reformasi pelayanan kesehatan. Keluhan masyarakat terkait birokrasi rumah sakit yang panjang dan berbelit harus segera direspons dengan penyederhanaan prosedur, terutama bagi pasien gawat darurat. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos – Anggota Komisi V/desain: Beno Brewon Selain itu, sebagai wilayah rawan bencana, NTT membutuhkan penguatan mitigasi berbasis komunitas. Edukasi kebencanaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi dan perubahan iklim ekstrem. Laporan Kepada Rakyat Tahun 2025 ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT merupakan komitmen untuk terus mengawal kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan pembangunan di NTT berjalan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Laporan ini dipandang menjadi undangan terbuka bagi masyarakat untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi daerah, karena pembangunan NTT adalah kerja kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. ***(*/WN-01) Post Views: 14 Navigasi pos Wakil Ketua Komisi Xlll DPR RI, Andreas Hugo Pareira Apresiasi Karya Jurnalistik Perspektif Hak Asasi Manusia DPRD Setujui Perubahan OPD dari 38 ke 36 : Tantangan 30% Belanja Pegawai Menanti
