DPRD Setujui Perubahan OPD dari 38 ke 36 : Tantangan 30% Belanja Pegawai Menanti LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Persetujuan ini diberikan secara bulat dalam Sidang Paripurna Dewan ke VI, Selasa (3/3/2026), setelah melalui pembahasan intensif antara pemerintah daerah dan anggota DPRD. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah strategis perampingan birokrasi, dari sebelumnya 38 perangkat daerah menjadi 36 unit, dengan penggabungan sejumlah dinas yang memiliki bidang urusan serumpun, intensitas urusan, dan potensi daerah, serta tipe perangkat berdasarkan pemetaan tahun 2016. Struktur terbaru perangkat daerah Kabupaten Lembata kini terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 18 Dinas, 6 Badan, dan 9 Kecamatan. Berikut daftar 36 Perangkat Daerah Kabupaten Lembata terbaru: Sekretariat: 1. Sekretariat Daerah, Tipe A 2. Sekretariat DPRD, Tipe C Inspektorat: 3. Inspektorat Daerah, Tipe A Dinas: 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A 5. Dinas Kesehatan, Tipe A 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe C 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B 10. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Transmigrasi, Tipe C 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe C 12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe A 13. Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup, Tipe A 14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Tipe A 15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe A 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A 19. Dinas Perhubungan, Tipe C 20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A 21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Sosial, Tipe A Badan: 22. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B 23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Tipe A 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Tipe A 25. Badan Pendapatan Daerah, Tipe B 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A Kecamatan: 28. Kecamatan Nubatukan 29. Kecamatan Nagawutung 30. Kecamatan Atadei 31. Kecamatan Wulandoni 32. Kecamatan Ile Ape 33. Kecamatan Ile Ape Timur 34. Kecamatan Lebatukan 35. Kecamatan Omesuri 36. Kecamatan Buyasuri Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas unggulan, Nelayan, Tani, Ternak (NTT). “Perampingan perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menyesuaikan belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat,” ujar Wabup Nasir saat membacakan pendapat akhir Bupati. Saat ini, belanja pegawai Kabupaten Lembata masih berada di angka 50,54% dari total APBD, jauh di atas batas maksimal 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah memiliki waktu hingga 2027 untuk menyesuaikan belanja pegawai sesuai batas tersebut. Menurut catatan DPRD, penggabungan perangkat daerah harus tetap memperhatikan intensitas urusan dan kapasitas pelayanan. Beberapa dinas strategis, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengalami peningkatan beban kerja yang membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan. Sejumlah pemerhati lokal menyoroti risiko implementasi perampingan. “Efisiensi birokrasi harus diimbangi dengan kapasitas dan koordinasi antar-dinas. Jika tidak, pelayanan publik, khususnya bagi petani dan nelayan, bisa terhambat,” kata seorang pengamat kebijakan publik di kota Lewoleba. Sidang paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan Ranperda yang selanjutnya diajukan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata. Dengan perampingan ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik, serta menyiapkan langkah konkret untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai pada 2027. *** (Prokompimkablembata) Post Views: 14 Navigasi pos Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Rilis Laporan Kinerja 2025 Gubernur Melki Terima Komisi X DPR RI Sampaikan Sejumlah Persoalan Mendasar di NTT
