Visi Misi Paket 7 Maret 99 Vian Burin-Polce Ruing : Lembata Maju, Sejahtera dan Bermartabat

Foto : Paket 7 Maret 99, Dwi Tunggal Vian Burin-Polce Ruing

WARTA-NUSANTARA.COM–Calon Bupati (Cabup) Lembata, Yohanes Viany K. Burin, SH., dan Calon Wakil (Cawabup) , Paulus Doni Ruing, SE., Dwi Tunggal Pejuang Otonomi Lembata Tahun 1999, Koalisi Nasionalis Religius yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap maju berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lembata periode 2024-2029. Paket 7 Maret 99, Vian Burin-Polce Ruing terpanggil memohon mandat dan kepercayaan rakyat Lembata untuk menjadi Pelayan Rakyat karena rakyat adalah Raja yang berdaulat.

“Puji Tuhan dan syukur kepada Para Leluhur Lewotana Lembata, jika rakyat Lembata memberi mandat dan kepecayaan kepada kami berdua anak tanah putra Lewotana Lembata maka kami siap membangun Gelekat Lewotana Gewayan Tanah dengan hati tulus sebagai pelayan rakyat. Meski kami sadar kami dari paket sederhana tapi kami punya mimpi besar untuk melakukan terobosan spektakuler lewat Visi dan misi mulia., “Membangun Desa Menata Kota, Tidak Korupsi. Selaras dengan Visi : “Mewujudkan Masyarakat Lembata Yang Maju Sejahtera dan Bermartarbat”, ungkap Vian Burin-Polce Ruing.

Paket 7 Maret 99 bertekad melangkah dalam Bingkai Spirit Taan Tou (Satu Hati) atau “Oresa Tu” , Oneq Udeq Laleng Udeq, Waoli Orehe Tu” dilatari pemikiran cemerlang bahwa Kabupaten Lembata, bagaikan Mutiara Tersembunyi di Timur Indonesia, tak luput dari ancaman perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan permukaan laut, menjadi beberapa fenomena yang mulai terasa di wilayah ini.

Dampak perubahan iklim di Kabupaten Lembata sudah mulai terlihat, antara lain terjadinya kekeringan yang berkepanjangan dan perubahan pola curah hujan yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, mengancam ketahanan pangan masyarakat, kenaikan permukaan laut menyebabkan abrasi pantai yang semakin parah, merenggut lahan dan pemukiman penduduk di pesisir, bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang semakin sering terjadi, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya nyawa, dan Perubahan iklim berdampak pada ekosistem alam, mengancam kelestarian flora dan fauna di Kabupaten Lembata.

Menyadari dampak buruk perubahan iklim, Kabupaten Lembata perlu beralih ke
arah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan
generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi keadilan sosial untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya alam dan peluang ekonomi bagi semua masyarakat, perlindungan lingkungan dalam Menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan serta ketahanan ekonomi dalam membangun ekonomi yang tangguh dan mampu menghadapi perubahan iklim dan gejolak ekonomi global.

Strategi pembangunan yang peduli dengan perubahan iklim dan sustainability
menjadi pedoman penting bagi Kabupaten Lembata dalam mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan. Strategi ini harus memuat langkah-langkah konkret dan terukur
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui cara mendorong penggunaan energi
terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan praktik-praktik ramah
lingkungan.

Peningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui pembangunan
infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, mengembangkan sistem peringatan
dini, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim serta
melestarikan sumber daya alam melalui pelindungan hutan, menjaga kelestarian laut,
dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi hijau
pada sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti ekowisata, pertanian
organik, dan energi terbarukan.

Penyusunan strategi pembangunan yang peduli dengan perubahan iklim dan
sustainability menjadi langkah krusial bagi Kabupaten Lembata untuk memastikan
masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa
depan. Dengan strategi yangtepat dan komitmen yang kuat.

Kabupaten Lembata dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim. Kondisi saat ini
Berdasarkan analisis dokumen-dokumen RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026,
Kabupaten Lembata Dalam Angka 2024, dan Buku Statistik Sektoral 2023 Serta
Rancangan RPJPD 2025-2045, beberapa permasalahan utama yang dihadapi
Kabupaten Lembata dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kemiskinan dan Ketimpangan
 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata masih tergolong tinggi, mencapai
21,35%pada tahun 2023.
 Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih lebar.

Infrastruktur dan Aksesibilitas
 Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih belum
memadai dibeberapa wilayah.
 Akses terhadap layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan masih
terbatas.

Ekonomi dan Lapangan Kerja
 Sektor ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
 Tingkat pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda.
4.Pendidikan dan Kualitas SDM
 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masih rendah, terutama pada
jenjangpendidikan menengah atas.
 Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan.

Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan
 Deforestasi dan degradasi lahan masih terjadi di beberapa wilayah.
 Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan industri masih menjadi
masalah.
 Dampak perubahan iklim mulai terasa, seperti kenaikan permukaan laut dan
perubahanpola curah hujan.

Tata Kelola Pemerintah
 Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal:
Hal ini tercermin dari rendahnya cakupan layanan e-government dan belum
optimalnya pemanfaatan data dan informasi untuk pengambilan keputusan.
Situasi ini menghambat efisiensi pelayanan publik dan transparansi
pemerintahan.
 Ketergantungan fiskal yang tinggi:
Kabupaten Lembata memiliki rasio kemandirian fiskal yang rendah, yang
mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari
pemerintah pusat. Kondisi ini membatasi kemampuan daerah untuk
mengembangkan program-program pembangunan secara mandiri dan
berkelanjutan.

Permasalahan Isu Strategis
Kemiskinan dan Ketimpangan Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pemerataan pembangunan. Isu ini mencakup upaya pengentasan kemiskinan,
pengurangan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti
air bersih, sanitasi, dan kesehatan. Fokus pada aspek ini penting untuk memastikan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur dan konektivitas daerah.
Isu ini meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan
pelabuhan. Peningkatan konektivitas antar wilayah akan mendukung pertumbuhan ekonomi,
memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah.
Ekonomi dan Lapangan Kerja Diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

Fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan
pariwisata, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan untuk menciptakan lebih banyak
lapangan kerja, terutama bagi kaum muda.

Pendidikan dan Kualitas SDM Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Isu ini mencakup upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, serta
pengembangan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal
dan regional.

Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Pengelolaan lingkungan dan adaptasi perubahan
iklim. Fokus pada pelestarian sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Tata Kelola Pemerintah Reformasi tata kelola pemerintahan.
Isu ini meliputi peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik melalui optimalisasi
teknologi informasi (e-government), serta penguatan kapasitas fiskal daerah untuk
mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selanjutnya sejalan dengan arah kebijakan daerah Tahap I (2025-2029) serta permasalahan dan isu strategis maka Rumusan Visi : Arah Kebijakan Tahap I RPJPD (2025-2029) Visi 2025-2029
Perkuatan Fondasi Transformasi, yang diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, infrastruktur,
kelembagaan, supremasi hukum, ketahanan sosial budaya dan ekologi, perluasan pemerataan serta mendorong percepatan pembangunan.

Spirit ” Taan Tou Mewujudkan masyarakat Lembata yang maju sejahtera dan bermartarbat.
Penjelasan VISI: Mewujudkan masyarakat Lembata yang maju sejahtera dan bermartarbat “
Visi ini mengarahkan pembangunan Kabupaten Lembata menuju tiga aspek
utama:
 Berkelanjutan: Memastikan bahwa pembangunan memenuhi kebutuhan saat
ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
 Berkeadilan: Menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya dan
peluang bagi seluruh lapisan masyarakat.
 Makmur: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup seluruh
masyarakat Lembata.

“Di mana masyarakat dan ekosistem berkembang secara harmonis”
Menekankan keseimbangan antara pembangunan manusia dan pelestarian
lingkungan, memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan
kelestarian alam.

“Dengan ekonomi yang mandiri” Bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, mengoptimalkan potensi lokal, dan membangun kapasitas ekonomi daerah yang
kuat dan berdaya saing. “Dan budaya yang lestari” Menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya Lembata sebagai aset penting dalam pembangunan, memastikan bahwa modernisasi tidak menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal.

“Menjadikan Kabupaten Lembata sebagai pemimpin global”
Mengaspirasikan Lembata untuk menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain,
tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional.

“Dalam inovasi iklim, keadilan sosial, dan adaptasi berbasis kearifan lokal”
Penjelasan:
 Inovasi iklim: Mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif untuk mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim.

 Keadilan sosial: Memastikan bahwa pembangunan menguntungkan semua
lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan.

 Adaptasi berbasis kearifan lokal: Mengintegrasikan pengetahuan tradisional
dengan teknologi modern dalam menghadapi tantangan pembangunan dan
perubahan lingkungan

Visi ini kemudian diwujudkan melalui misi:

MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan,
pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemerataan akses terhadap layanan publik dan
infrastruktur berkualitas.

Misi 2: Mengembangkan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja
dan potensi daerah.

MISI 3: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan “menata kota membangun desa”
dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan adaptasi
terhadap perubahan iklim, serta memanfaatkan kearifan lokal.

MISI 4: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel
dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kemandirian fiskal, dan
mendorong partisipasi aktif masyarakat.

MISI 5: Mendorong inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk
menciptakan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan dan
mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Misi 6. Menegakan Spremasi Hukum dan Pemberantsan Korupsi serta menciptakan
Birokrat yang bersih dan berinegritas serta Profesioanl.

Misi 7: Mendorong percepatan Pembangunan disegalah bidang menuju Indoneia maju
dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. *** (Editor : Karolus Kia Burin)