Wakil Gubernur NTT Buka Rakor UKPBJ 2025 : Perkuat Tata Kelola Pengadaan
KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Selasa, 25 November 2025, yang berlangsung di Hotel Aston Kupang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda yang digelar sejak 24 hingga 29 November 2025, meliputi Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk area Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan pada 24 November, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi UKPBJ se-NTT pada 25–27 November, serta NTT Procurement Forum & Expo 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 28–29 November di halaman Gedung Sasando.
Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan transparansi dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah yang efektif.
Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Belanja Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola Guna Mendorong Pemanfaatan Produk Lokal/UMKM untuk Mewujudkan Pembangunan NTT yang Berintegritas dan Berdampak”.
Tema ini merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah serta memperkuat integritas sistem pengadaan.
Acara ini dihadiri Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih, Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, dan Sekretaris Daerah dari 22 kabupaten/kota, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, para Kepala UKPBJ dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan BI, Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku usaha penyedia barang dan jasa, dan para pelaku pengadaan. Total peserta mencapai sekitar 200 orang.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Adelino Da Cruz Soares, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
“Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan sinergi antar-UKPBJ di seluruh Nusa Tenggara Timur, mempercepat realisasi belanja pemerintah yang tepat sasaran, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pengadaan yang berkelanjutan, sekaligus inklusif bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam sistem pengadaan pemerintah,” ucap Adelino.
Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan NTT Procurement Forum & Expo 2025 menjadi momentum memperkuat promosi produk lokal serta mendukung indikator pencegahan korupsi melalui implementasi MCSP KPK.
Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam sambutannya menegaskan bahwa UKPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan pengadaan pemerintah berjalan efisien, efektif, dan berintegritas. “UKPBJ adalah ujung tombak tata kelola pengadaan. Proses pengadaan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.
Wagub Johni juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengadaan pemerintah. “Di era digital, transformasi bukan lagi pilihan. UKPBJ harus terus meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan agar semakin transparan, adaptif, dan akuntabel,” tegas Johni Asadoma.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih menyerahkan penghargaan kepada UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangangan Level 3 yaitu PROAKTIF. Penghargaan diberikan kepada Biro PBJ Provinsi NTT yang diterima oleh Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT, UKPBJ Kabupaten Sikka yang diterima oleh Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Sikka, UKPBJ Kabupaten Kupang, serta UKPBJ Kabupaten Nagekeo yang penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Nagekeo.
Wagub Johni juga menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Tepuk tangan untuk ketiga kabupaten dan Provinsi NTT yang telah mencapai level proaktif. Ini bukan hanya prestasi, tetapi juga motivasi bagi kabupaten lainnya untuk terus meningkatkan kematangan tata kelola pengadaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi mendorong seluruh UKPBJ kabupaten/kota yang belum mencapai Level 3 untuk terus berbenah.
“Kami mendorong UKPBJ kabupaten/kota yang belum mencapai Level 3 untuk segera meningkatkan levelnya. Harapannya, setelah rapat koordinasi ini, tata kelola pengadaan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan semakin akuntabel,” tegas Wagub Johni.
Pemerintah Provinsi NTT berharap rangkaian kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi lintas daerah, mempercepat realisasi belanja pemerintah, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pemanfaatan produk lokal dan UMKM dalam sistem pengadaan.
Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT, *** (Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Penulis : Agustin Luju
Foto : Dio Ceunfin
Video : Nurmala)
