JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Gabriel Goa, Putra NTT yang getol membela Pekerja Migran di Indonesia mengungkapkan, permasalahan Human Trafficking merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang semakin menghancurkan harkat dan martabat hidup dan kehidupan manusia Indonesia. Masalah Human Trafficking sudah pantas disebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang semakin terang benderang terjadi dan menggila. Bayangkan saja, setiap tahun di salah satu propinsi di Indonesia, yaitu NTT sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak 185 pekerja migran menjadi korban Human Trafficking, ada sebanyak 151 cargo jenazah pekerja migran NTT. Rata-rata setiap bulan ada 12,58 pekerja migran ilegal meninggal di luar negeri. Hampir semuanya berstatus pekerja ilegal. Kebanyakan meninggal karena sakit dan kecelakaan. Belum lagi korban human trafficking dalam berbagai bentuk dari daerah lain, seperti Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat (khususnya Pontianak, Singkawang), Batam, Manado, Minahasa, dan lain-lain dengan modus yang berbeda, baik untuk antar Negara maupun antar daerah di Indonesia. Gabriel Goa, Putra NTT, Pembela Buruh Migran Indonesia Pertanyaannya adalah: mengapa atau apa akar persoalannya? Mengapa human trafficking di Indonesia justru semakin bisa berkembang, meluas di berbagai daerah?Sampai sejauhmana usaha-usaha pencegahan sudah, sedang dan akan dilakukan baik dalam lingkungan keluarga, komunitas masyarakat setempat, komunitas dan lembaga agama-agama sampai kepada lembaga publik lainnya termasuk pemerintah, dari tingkat lokal sampai nasional? Mengapa sampai sekarang, umumnya para pelaku kejahatan ini masih bisa lolos, baik sebagai “pebisnis” obyekan ini maupun para pendukung, termasuk di lingkungan pemerintahan, aparat keamanan, aparat hukum dan lain-lain. Misalnya, bagaimana para korban yang sudah berhasil “diculik” dengan hasil rayuan dan tipu muslihat kepada keluarga bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, asli dengan nama baru dan data kelahiran baru yang notabene tidak benar? Bagaimana dengan data baru yang ada di KTP baru tersebut, mereka bisa mendapatkan passport yang asli, legal? Apa yang perlu dilakukan bersama-sama? Salahsatu kantong migrasi non prosedural rentan Human Trafficking adalah Kabupaten Lembata,Nusa Tenggara Timur yang sejak tahun 1932 sudah pergi melarat ke Malaysia hingga saat ini. Fakta membuktikan di Lembata belum ada Balai Latihan Kerja Profesional yang memenuhi prasyarat Nasional maupun internasional yang mempersiapkan kompetensi Calon Pekerja AKAD(Angkatan Kerja Antar Daerah)maupun AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara)juga Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) untuk melayani prasyarat legal formal Calon Pekerja asal Lembata. Terpanggil untuk mengatasi persoalan SDM Pekerja Migran asal Lembata agar tidak menjadi Korban Human Trafficking tergeraklah hati Suster Margaretha,SSPS dan Komunitas SSPS Lembata memilih melayani sungguh membangun BLK di Pada dan bekerja keras memperjuangkan BLK SSPS Pada menjadi BLK LN/LPK dengan mengikuti Bimtek Akreditasi BLK LN/LPK yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) di Jakarta untuk memastikan terpenuhinya prasyarat UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran pasal 5 poin b bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki kompetensi,pasal 10 poin a dan pasal 41 bahwa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatiham kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Selain mengikuti Bimtek Sr Margaretha,SSPS juga didampingi Ketua Umum AP2TKI Hj Lolynda Usman,SE,SH dan Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA,Gabriel Goa mengunjungi sekaligus belajar dan jajaki kerjasama dengan BLK LN/LPK yang sudah berpengalaman dan profesional mempersiapkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Tujuan seperti negara-negara ASEAN yakni Singapura dan Malaysia,Hongkong,Taiwan,Jepang,Korsel,Timur Tengah,Amerika,Kanada,Eropah,Australia dan New Zealand. Kini dan ke depan para Pekerja Migran Indonesia khususnya NTT menjadi Duta Pariwisata dan Misionaris Awam. Pasca mengikuti Bimtek dan Studi Banding BLK LN/LPK Profesional di Jakarta,Suster Margaretha,SSPS bersepakat kolaborasi dengan AP2TKI dan PADMA INDONESIA untuk menjadikan Lembata sebagai Pilot Program mempersiapkan SDM Lembata khususnya Calon Pekerja yang memiliki kompetensi ketrampilan house keeping,tata boga,laundry,care giver,bahasa ibu negara tujuan dan pengetahuan tentang budaya dan hukum negara tujuan. Bagi Calon Pekerja jebolan Vokasi Keperawaran,Kelautan dan Perikanan,Otomotif dan lainnya tinggal pelatihan bahasa dan pengetahuan budaya serta hukum negara tujuan. Kolaborasi lainnya adalah dengan Pemerintah Kabupaten Lembata,Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat untuk menjadikan Lembata Pilot Program Migrasi Aman melalui program aksi,pertama,membangun LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap)untuk Pekerja Migran Indonesia di Lewoleba didalamnya ada Disnakertrans,Dukcapil,Polres Lembata,BPJS,Imigrasi,Rumah Sakit,BP2MI,Bank P3MI(Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia),BLK LN/LPK,dan lainnya seperti Kemenlu RI/Perwakilan RI di Negara Tujuan dan Atnaker juga Pers dan Lembaga Terkait.Kedua,membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui PerBup sebagai implementasi Perpres Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Nasional sekaligus melalui Kadis Sosial bekerjasama dengan Susteran di Lembata membangun Rumah Aman Bagi Korban TPPO sekaligus program Rehabilitasi dan Reintegrasi. Fakta membuktikan di Lembata sudah ada Perda,Peraturan Desa dan Desa Buruh Migran tinggal ditingkatkan kerjasama kolaborasi agar ke depan Lembata menjadi wilayah bebas dari Migrasi non Prosedural menuju Migrasi Aman,CPMI yang berkompeten dan memiliki kapasitas dan dipersiapkan menjadi Duta Pariwisata dan Misionaris Awam ke seluruh dunia sekaligus memajukan Lewotana Lembata Terdepan,Termaju dan Tersejahtera di NTT serta menjadi Pulau Energi dan Destinasi Wisata Hijau Dunia! (Gabriel Goa/WN-01) Post Views: 21 Navigasi pos Meridian Dewanta : “Kejari Ngada Harus Tanggung Jawab Atas Dugaan Penyidikan Fiktif 3 Kasus Korupsi” TPDI-NTT Segera Surati KPK Terbitkan Sprindik Terhadap Penerima Suap
