Gubernur Melki dan Komisi V DPR RI Perkuat Percepatan Pemulihan Infrastruktur Flores Pascabencana Labuan Bajo, 9 Oktober 2026 MANGGARAI BARAT : WARTA-NUSANTARA.COM— Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para Kepala Daerah se-daratan Flores dan Komisi V DPR RI memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Flores. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau kondisi infrastruktur pascabencana di Flores yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi NTT, para kepala daerah se-daratan Flores, Komisi V DPR RI serta sejumlah mitra kerja terkait, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, ASDP, Pelindo dan Pelni. Bagi Gubernur Melki, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan persoalan infrastruktur yang terdampak bencana di Flores tidak berhenti pada tahap identifikasi kerusakan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah pemulihan yang terukur. Ia menjelaskan, NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Kondisi geografis kepulauan, karakteristik wilayah, serta ancaman bencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan berbagai bencana lainnya menuntut pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga tangguh menghadapi bencana dan dapat segera dipulihkan ketika terjadi kerusakan. Menurut Gubernur, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan bangunan dan fasilitas fisik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jalan dan jembatan yang rusak dapat menghambat mobilitas warga, kerusakan jaringan irigasi mengganggu aktivitas pertanian, sementara kerusakan fasilitas air bersih berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Gangguan pada pelabuhan, bandara, dan konektivitas transportasi juga dapat menghambat distribusi barang serta pergerakan orang, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT. “Infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemulihan masyarakat pascabencana. Jalan yang kembali berfungsi berarti masyarakat dapat kembali beraktivitas. Jembatan yang kembali berdiri berarti desa-desa yang terisolasi dapat kembali terhubung. Irigasi yang pulih berarti petani dapat kembali mengolah lahannya, dan fasilitas publik yang berfungsi kembali memungkinkan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan dengan baik,” tegasnya. 102.243 Rumah Terdampak, Ribuan Fasilitas Publik Rusak Gubernur Melki memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait, dari total 102.243 rumah terdampak, sebanyak 26.959 rumah mengalami rusak berat, 23.137 rumah rusak sedang, dan 52.147 rumah rusak ringan. Dampak bencana juga menjangkau berbagai fasilitas publik, meliputi 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan. Sementara itu, pada sektor infrastruktur jalan, hasil survei terhadap jaringan jalan provinsi sepanjang 437,29 kilometer mengidentifikasi 15 titik kerusakan kritis. Selain itu, tercatat sembilan daerah irigasi kewenangan daerah irigasi tingkat II mengalami kerusakan berat, serta 49 titik kerusakan sumber daya air yang dilaporkan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Menurut Gubernur, data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan bangunan yang rusak. Pemulihan juga harus memastikan masyarakat kembali memperoleh akses transportasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, layanan pemerintahan, serta kesempatan untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi mereka. “Anak-anak membutuhkan tempat belajar yang aman. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan yang kembali berjalan normal. Karena itu, penanganan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemulihan rumah warga hingga infrastruktur dan fasilitas publik yang menjadi penopang kehidupan masyarakat,” jelasnya. Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pendataan kerusakan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana. Namun, besarnya dampak bencana dan luasnya kebutuhan pemulihan membuat kapasitas pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dinilai sangat penting, terutama dalam mendorong ketersediaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan penanganan berjalan tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Gubernur berharap kunjungan reses Komisi V DPR RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperjuangkan kebutuhan pemulihan infrastruktur NTT melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. “Kami berharap hasil kunjungan ini menjadi bahan penting bagi Komisi V DPR RI untuk mendampingi dan memperjuangkan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kerusakan yang mereka alami akan ditangani dan pembangunan kembali dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ungkapnya. Ia menambahkan, pemulihan pascabencana harus menjadi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan kembali tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Tidak lupa, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI atas perhatian terhadap kondisi masyarakat NTT. “Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat, dukungan kebijakan yang tepat, serta keberpihakan anggaran yang memadai, kita dapat mempercepat pemulihan dan membangun Nusa Tenggara Timur yang semakin tangguh menghadapi bencana. Bencana boleh menguji kita, tetapi bencana tidak boleh menghentikan langkah kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya. Para Bupati Sampaikan Kondisi dan Kebutuhan Daerah Dalam forum tersebut, para Bupati / Wakil Bupati se-daratan Flores juga menyampaikan kondisi infrastruktur serta kebutuhan penanganan pascabencana di wilayah masing-masing. Mereka menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya menyentuh kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu konektivitas, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik dan aktivitas perekonomian. Para Bupati / Wakil Bupati meminta agar penanganan infrastruktur dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan skala prioritas, terutama terhadap infrastruktur yang menjadi jalur utama masyarakat dan memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi serta pelayanan dasar. Mereka juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan berada di luar kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, para Bupati menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat, termasuk dalam penyediaan data kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Komisi V DPR RI: Persoalan Flores Harus Dilihat Langsung dan Ditindaklanjuti Melalui Langkah-Langkah Konkrit Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kunjungan langsung ke daerah terdampak untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat pascabencana. Komisi V menilai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI. Kehadiran sejumlah kementerian/lembaga dalam forum tersebut dinilai penting karena persoalan pascabencana di Flores memiliki dimensi yang luas, mulai dari jalan dan konektivitas, transportasi, perumahan dan kawasan permukiman, hingga aspek kebencanaan dan mobilitas masyarakat. Lasarus menegaskan komitmen untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di NTT termasuk memperjuangkan kebutuhan anggaran rekonstruksi sekitar Rp1,1 triliun, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores senilai Rp2,5 triliun, serta penanganan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Komodo. Lasarus mengatakan, berdasarkan pemaparan pemerintah daerah dan data kerusakan yang diterima, kondisi pascabencana di NTT masih membutuhkan perhatian serius, terutama untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. “Dari data yang ada, kita melihat bahwa kondisi pascabencana di NTT masih sangat membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait pembangunan ulang setelah bencana. Karena itu, kami dari Komisi V akan membawa berbagai kebutuhan ini untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI,” ujar Lasarus. Rekonstruksi Rp1,1 Triliun dan Jalan Lintas Utara Flores Rp2,5 Triliun Lasarus menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian Komisi V adalah anggaran rekonstruksi pascabencana melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun dan diharapkan dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan. Selain itu, pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Menurut Lasarus, pembangunan jalur tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang perlu terus didorong agar segera memasuki tahap pelaksanaan fisik. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap studi. Lasarus memperkirakan, apabila proses studi dapat diselesaikan sesuai rencana, pekerjaan fisik pembangunan Jalan Lintas Utara Flores berpeluang dimulai pada 2028. “Kebutuhan untuk rekonstruksi pascabencana melalui Kementerian PU sekitar Rp1,1 triliun. Kita berharap ini bisa dipenuhi dalam anggaran perubahan. Kemudian, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores membutuhkan sekitar Rp2,5 triliun. Sekarang masih dalam tahap studi dan jika studi selesai, perkiraan saya pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan pada 2028,” jelasnya. Percepatan Penanganan Pengungsi dan Rumah Rusak Pada sektor perumahan, Lasarus meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta lembaga terkait lainnya segera menindaklanjuti penanganan pengungsi dan pemulihan perumahan sesuai komitmen pemerintah. Komisi V juga mendorong percepatan penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana. Menurut Lasarus, untuk rumah dengan kategori kerusakan ringan, salah satu skema yang dapat didorong adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan besaran bantuan yang disebutkannya sekitar Rp20 juta per rumah. “Kami mendorong agar rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan ringan segera ditangani. Melalui skema BSPS, bantuan sekitar Rp20 juta per rumah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah mereka,” katanya. Dorong Pelabuhan Perikanan dan Perbaikan Bandara Komodo Selain pemulihan pascabencana, Lasarus menyebut Komisi V turut mencermati kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dan konektivitas wilayah NTT. Salah satunya adalah usulan dari Gubernur NTT terkait pembangunan pelabuhan perikanan yang memungkinkan hasil tangkapan ikan dari NTT diekspor langsung dari daerah tersebut. Dengan demikian, potensi kelautan NTT diharapkan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di sektor perhubungan, Komisi V juga menyoroti kebutuhan pembangunan sejumlah dermaga penyeberangan, khususnya untuk mendukung akses transportasi dan kegiatan pariwisata di kawasan Pulau Komodo. Perhatian khusus turut diberikan kepada Bandara Internasional Komodo. Lasarus mengatakan, masih diperlukan penanganan terhadap hambatan atau obstacle di kedua ujung landasan pacu melalui pekerjaan cut and fill atau pemotongan dan penimbunan tanah. Penanganan tersebut dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan itu diperkirakan mencapai Rp60 miliar. “Untuk Bandara Internasional Komodo, ada persoalan obstacle di kedua ujung runway yang harus segera ditangani. Anggarannya diperkirakan sekitar Rp60 miliar. Kami pastikan ini menjadi perhatian dan skala prioritas, karena menyangkut keselamatan penerbangan. Untuk keselamatan, kita tidak boleh tawar-menawar,” tegas Lasarus. Lasarus menambahkan, berbagai pekerjaan penanganan pascabencana yang sedang berjalan melalui berbagai kementerian terkait perlu terus didorong agar dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurutnya, kunjungan Komisi V DPR RI ke NTT bertujuan memastikan kebutuhan riil daerah terdampak bencana mendapat perhatian dan tindak lanjut dari kementerian serta lembaga terkait. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, mengurangi beban masyarakat terdampak, serta memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah yang terkena bencana. “Inti dari kunjungan kerja ini adalah melihat langsung kondisi daerah terdampak dan mendorong agar penanganannya segera diselesaikan. Kita ingin masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal, sementara infrastruktur yang rusak dapat segera dibangun kembali,” pungkas Lasarus. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur, pemulihan fasilitas publik, dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Flores. Demikian siaran pers dibuat untuk dipublikasikan. #IndonesiaTerang #AyoBangunIndonesia #AyoBangunNTT ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT diterima Warta-Nusantara.Com Penulis: Alexander L. Raditia Foto – Video: Riky Nengga) Post Views: 7 Navigasi pos Wagub NTT: Perbatasan Bukan Halaman Belakang, Tapi Beranda Depan NKRI
