JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM-Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia), Gabriel Goa meminta Gubernur NTT, Viktor bungtilu Laiskodat untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia agar dapat melikuti berbagai pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja di Luar Negeri.
Gabriel Goa mengungkapkan hal itu dalam Rilisnya kepada Warta Nusantara, Selasa, 03/01/2023. Ia berkaca pada pengalaman bahwa Rebranding PMI NTT Dari Non Prosedural Rentan Human Trafficking Menuju PMI Unggul NTT Futuro Catatan Akhir tahun 2022 dari BP2MI Kupang membeberkan fakta bahwa ada 106 jenazah Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang kembali ke NTT dari Negeri Jiran Malaysia dan 2 jenazah karena alasan kesehatan maka langsung dikubur di Negeri Jiran,Malaysia.
Menurut Gabriel Goa, PMI asal NTT yang meninggal.di Malaysia ada 108 orang dan hanya 1(satu)yang Prosedural berarti 107 orang Non Prosedural rentan Human Trafficking. Fakta lain di NTT hingga saat ini sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan Provinsi dan Kabupaten/Kota membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia).
Dengan adanya BLK lanjut Gabriel Goa yang juga Ketua Kmpak Indonesia, dapat mempersiapkan kompetensi dan kapasitas PMI sesuai job order serta LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) untuk pengurusan kelengkapan prasyarat administrasi dokumen resmi,pemeriksaan kesehatan,asuransi kesehatan dan jiwa serta job order yang betul di negara tujuan berdasarkan informasi akurat Perwakilan RI di Luar Negeri agar tidak terjebak Mafiosi Human Trafficking ternyata hanya ada 4 BLK PMI di Kupang yakni 1(satu) milik Provinsi NTT.
Ada 3 (tiga) milik swasta yakni P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia),sedangkan LTSA PMI yang dibangun Kemnaker ada 4(empat),yakni di Maumere,Kabupaten Kupang,Kota Kupang dan Tambolaka,Kabupaten Sumba Barat Daya dugaan kuat belum berjalan maksimal bahkan terbengkalai. Dalam Program VicJos rencana mau bangun BLK di setiap kabupaten namun belum diwujudnyatakan.
Solusi ke depan perlu keseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT untuk mempersiapkan CPMI(Calon Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki kompetensi dan kapasitas melalui BLK PMI dan prosedural melalui LTSA PMI berkolaborasi dengan Lembaga-lembaga Agama,Perusahaan,LSM,Sekolah Vokasi dan Politeknik.serta Perguruan Tinggi bersama Pers untuk Rebranding Pekerja Migran Indonesia.asal NTT yang Unggul .
Sekaligus mempersiapkan.mereka menjadi Duta Pariwisata Nusa Tenggara Timur ke Mancanegara di mana mereka bekerja juga bisa sembari kuliah kerjasama dengan Universitas Terbuka. Terpanggil untuk mencari solusi bersama atasi Human Trafficking di NTT dan Rebranding PMI NTT ke depan,maka kami dari Lembaga Hukum.dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) anggota jaringan Zero Human Trafficking Network.dan Jaringan Nasional Anti TPPO(JarNas Anti TPPO) menyatakan sikap sebagai berikut :
Pertama, mendesak Gubernur NTT dan Bupati/Walikota.se NTT segera berkolaborasi dengan Lembaga Agama dan.Swasta untuk membangun BLK PMI dan LTSA PMI di kantong-kantong Migrasi secara serius dan menjadi skala prioritas dalam Rencana Aksi Daerah karena NTT Darurat Human Trafficking.
Kedua, mendesak Gubernur NTT dan Bupati/Walikota se NTT segera mengeluarkan PerGub dan PerBup/PerWalkot tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai implementasi serius Perpres Nomor 22 Tahun.2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Ketiga, melakukan sosialisasi pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman secara.masif ke desa-desa di NTT berkolaborasi serius Pentahelix(Pemerintah,Akademisi,Rakyat,CSO dan Pers).Keempat,kolaborasi Pentahelix melakukan GEMA HATI MIA(Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman)mulai dari Desa sejak tahun 2023.”$toP Bajual Orang NTT!”. (WN-01)
