Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Goes To Villages.

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Goes To Villages.

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—   Hari ini, Kamis, 12 November 2026, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Ini adalah desa ketiga yang dikunjungi komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT dalam program Komisi Informasi Provinsi NTT Goes To Villages. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Penfui Timur, Zem Taboki, S. PdK. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ibu Sesilia Langoday, para perangkat desa, ketua-ketua RW dan RT.

Sedangkan Komisi Informasi Provinsi NTT terdiri dari Ketua Germanus Attawuwur, Wakil Ketua Agustinus L. B. Baja, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Riesta Megasari, Koordinator bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yosef Kolo dan Staf Komisi Informasi Melany Kiuk.

Dalam diskusi itu Kepala desa dan perangkat serta peserta merasa kaget, heran tetapi bangga atas sosialisasi ini. Salah satunya adalah ketua RW 01. Dia kaget dan heran karena Undang-Undang begini lama tetapi baru disosialisasikan di desa Penfui Timur. Lalu, kami bangga karena desa kami dipilih untuk kegiatan ini.

Terhadap kekagetan dan keheranan itu Komisioner Megasari Riesta mengatakan bahwa Komisi Informasi NTT baru dibentuk pada tahun 2019. Setelah dibentuk Komisi Informasi konsen terhadap Badan Publik di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan vertikal di seluruh NTT. Sekarang ini, Komisi informasi baru mulai lakukan sosialisasi di desa-desa.

Menutup kegiatan ini,Kepala Desa Penfui Timur, Zem Taboki, S. PdK mengharapkan agar kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Menyambung harapan kepala desa, Ketua Komisi Informasi mengatakan harapan yang sama juga pada lembaga ini. Semoga kita akan berkolaborasi bersama untuk rencana kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa akan datang .

***(WN-01)