KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM – Sidang perdana kasus dugaan korupsi bagi-bagi tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan terdakwa Jonas Salean, digelar Selasa (3/11). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa JS telah membagi-bagikan tanah ke keluarga (istri dan kerabat) juga sejumlah pejabat daerah. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Herry Franklin, dipaparkan bahwa mantan Wali Kota Kupang juga mendapat tanah kapling seluas 774 meter persegi. Selain itu, terdakwa juga membagikan ke sejumlah keluarga, diantaranya Albertina Resdyana Ndapamerang (Istri terdakwa) seluas 510 m². Indra Yance Valentino Tambegi (Menantu) seluas 565 M², Evelin Magdalena Mannoradja (Keponakan) 500 M², dan Yulius P.Y Tambegi (Besan) 457 M². “Lahan yang diterima ini berada dalam satu lokasi yang saling berbatasan,” kata JPU Herry. Keluarga dekat terdakwa lainnya yang dibagikan tanah itu yakni Desak Ketut Sri Wahyuni (ponaan) seluas 400 M², Ronal Melviano Louk (keponakan) 400 M², Jhonicol Ricardo Frans Sine (kerabat dekat) 400 M², Dwi Nora Kinirawati (ipar) 500 M² dan Agustina Mariana Saudale (ipar) 500 M2. JPU juga menyebutkan, total bidang tanah yang diterima terdakwa dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu Rp 3.316.067,61 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen), sehingga total sebesar Rp18.298.061.071,98 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen). Sedangkan saat itu terdakwa dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (sebelas) kapling dengan total sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Disebutkan juga untuk mengaburkan niat jahatnya tersebut, sekaligus untuk mendapatkan dukungan atas perbuatannya, terdakwa juga sengaja membagi-bagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) kepada pejabat-pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Pejabat pada lingkup Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Pejabat pada lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Total terdapat 29 pejabat dan 11 keluarga terdakwa yang dibagikan tanah kapling itu, sehingga total 40 orang dengan kerugian negara Rp66,6 miliar lebih. Taat Status Tahanan Kota Jaksa juga mengingatkan terdakwa Jonas Salean agar mentatati status tahanan kota. “Kami ingatkan agar terdakwa mentaati status tahanan kota. Jangan keluar kota tanpa seijin majelis hakim,” tandasnya. Menurut dia, penasehat hukum atau keluarga tidak pernah mengajukan ke Pengadilan Tipikor agar terdakwa dijadikan sebagai tahanan kota, namun Pengadilan mengikuti status tahanan kota yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. “Status tahanan kota ini tidak pernah diajukan ke pengadilan, baik oleh keluarga atau penasehat hukum,” katanya. Karena itu, dia mengingatkan agar terdakwa Jonas Salean mentaati seluruh ketentuan sebagai tahanan kota. “Jangan keluar kota tanpa seijin majelis,” tegasnya. Bukan Kewenangan Tipikor Kuasa hukum terdakwa Jonas Salean, Yanto Ekon saat membacakan eksepsi atas dakwaan JPU menyebut dakwaan yang disampaikan JPU tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili. Kuasa hukum juga menilai, dakwaan JPU tidak jelas, lengkap dan cermat, serta dakwaan JPU soal uraian kerugian negera tidak sesuai aturan perbendaharaan negara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Atas eksepsi itu, maka JPU meminta waktu selama sepekan untuk menanggapinya pada sidang berikutnya, Selasa, 10 November 2020. Pantauan wartawan, sidang perdana untuk terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT, Hendrik Tiip dan Herry C. Franklin, dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi, S. H, MH didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq. Sedangkan terdakwa Jonas Salean didampingi tujuh pengacara, yakni Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, MH, Dr. Mel Ndaomanu, S. H, MH, Jhon Rihi, S. H, Nikson Mesakh, Alexander Tungga, Beny Taopan dan Ryan Kapitan. Juga, ada tambahan Tim Hukum dari Partai Golkar NTT, antara lain, Nixon P. Y. A. Messakh. SH, Rizet Benyamin Rafael. SH, Beny K. M. Taopan. SH. MH, Drs. Hendriyanus R. Tonubesi. SH. M.SI. M.Hum, Denete Singsigus Lazarus Sibu. SH dan Samuel David Adoe. SH.**(*/WN-01)** Post Views: 8 Navigasi pos Bupati Sunur Lantik Paulus Kedang Ketua Badan Pengawas PDAM Lembata Puluhan Paket Sembako Dibagikan Untuk Masyarakat di Kampung Rawa Biru
