NTT One Peace Dukung Prabowo: Republik Bukan Milik Oligarki, Korupsi Harus Diberantas KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM— Dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disertai tuntutan pembenahan serius terhadap persoalan bangsa. Gerakan NTT One Peace meminta pemerintah tidak membiarkan praktik korupsi, dominasi oligarki, dan ketimpangan ekonomi terus menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sikap tersebut disampaikan dalam deklarasi NTT One Peace di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (7/11/2026). Melalui deklarasi itu, mereka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya kontrol publik terhadap kekuasaan. Penanggung Jawab Gerakan NTT One Peace, Yosef Asafa, SH, mengatakan keberpihakan terhadap pemerintah tidak harus menghilangkan sikap kritis masyarakat. Menurutnya, dukungan politik justru harus menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah agar konsisten menjalankan mandat konstitusi. Ia mengingatkan bahwa persatuan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam perbedaan pendapat maupun mengabaikan persoalan ketidakadilan yang dialami masyarakat. “Persatuan nasional harus terus dijaga, tetapi persatuan tidak boleh dimaknai sebagai keseragaman atau pengabaian terhadap ketidakadilan,” kata Yosef dalam pernyataan sikap NTT One Peace. Menurut Yosef, persoalan Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Negara juga harus berhadapan dengan persoalan korupsi, ketimpangan penguasaan kekayaan nasional, serta pengaruh kelompok berkepentingan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, NTT One Peace menghendaki pemerintahan Prabowo mengambil langkah konkret untuk memastikan kekuasaan negara tidak menjadi instrumen bagi kepentingan segelintir kelompok. ### Kekayaan Negara Jangan Dikuasai Segelintir Pemodal Salah satu persoalan yang disoroti NTT One Peace adalah besarnya pengaruh kelompok pemilik modal dalam kehidupan ekonomi dan politik nasional. Mereka menilai ketimpangan penguasaan sumber daya dapat memperlebar jurang kesejahteraan apabila pemerintah tidak menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Dalam pandangan gerakan tersebut, petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, dan masyarakat adat harus memperoleh posisi yang lebih kuat dalam sistem ekonomi nasional. Pemerintah diminta tidak hanya membuka kesempatan bagi investasi berskala besar, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap tanah, modal, teknologi, pasar, dan sumber penghidupan yang layak. NTT One Peace mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak seharusnya menjadi ladang akumulasi keuntungan bagi kelompok tertentu. Pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Mereka juga mendorong pemerintah membangun kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada kekuatan kapital internasional. Bagi NTT One Peace, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila sebagian besar masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sumber daya produktif. ### Korupsi Dinilai Merampas Hak-Hak Rakyat Selain dominasi oligarki, NTT One Peace menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda mendesak yang harus dibuktikan pemerintah. Mereka meminta pembenahan birokrasi dilakukan secara menyeluruh untuk menutup ruang penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusi, dan berbagai bentuk penyelewengan anggaran negara. Gerakan tersebut berpandangan bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Setiap anggaran yang diselewengkan berarti mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah diminta memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi. Kedudukan politik, kekayaan, jabatan, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. NTT One Peace juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak terseret dalam kepentingan politik maupun tekanan kelompok ekonomi tertentu. Mereka menghendaki sistem hukum yang menjamin kesetaraan seluruh warga negara. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin melemah apabila hukum hanya keras terhadap kelompok lemah, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. ### Sembilan Agenda Politik NTT One Peace Deklarasi NTT One Peace tidak hanya berisi pernyataan dukungan kepada Presiden Prabowo. Gerakan tersebut juga merumuskan sembilan agenda yang menjadi landasan sikap politik mereka dalam mengawal pemerintahan. Sembilan agenda itu meliputi penguatan persatuan nasional, dukungan kritis terhadap pemerintah, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, penguatan ekonomi kerakyatan, kedaulatan ekonomi, perlindungan kelompok marginal, pemerataan pembangunan NTT, serta penolakan terhadap politik yang memecah belah masyarakat. Dalam salah satu poin pernyataannya, NTT One Peace secara khusus menolak penggunaan sentimen kebencian dan konflik sosial sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan politik maupun ekonomi. Mereka mengecam pihak-pihak yang dinilai mengeksploitasi perbedaan masyarakat demi melindungi kepentingan oligarki, pejabat korup, dan kekuatan asing. Bahkan, dalam pernyataan politiknya, gerakan tersebut menggunakan istilah “perampok dan pengkhianat republik” untuk menyebut kelompok yang dianggap mengorbankan kepentingan bangsa demi keuntungan pribadi dan golongan. Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa NTT One Peace tidak ingin dukungannya terhadap Prabowo berubah menjadi pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki adanya ruang evaluasi yang terbuka agar setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor kepentingan publik. ### Pembangunan NTT Jangan Hanya Berhenti pada Janji Persoalan ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia turut menjadi perhatian NTT One Peace. Mereka meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap NTT yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural, terutama kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pelayanan dasar, serta persoalan kesejahteraan masyarakat desa dan kepulauan. Menurut mereka, pembangunan di NTT tidak bisa menggunakan pendekatan yang mengabaikan kondisi geografis dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Sebagai provinsi kepulauan, NTT membutuhkan kebijakan yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil, termasuk desa dan pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. NTT One Peace menilai petani dan nelayan harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah. Mereka membutuhkan perlindungan terhadap sumber penghidupan, dukungan sarana produksi, serta kebijakan ekonomi yang menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam juga harus mendapatkan pengakuan serta perlindungan negara. Mereka berharap pemerintah tidak sekadar menghadirkan proyek pembangunan, tetapi menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membuat masyarakat NTT berada dalam kondisi ketertinggalan. ### Kritik Publik Harus Tetap Mendapat Ruang NTT One Peace menegaskan bahwa nasionalisme tidak cukup diukur melalui kepatuhan terhadap pemerintah atau banyaknya slogan tentang persatuan bangsa. Menurut mereka, kecintaan terhadap republik harus diwujudkan melalui keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengoreksi kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan kritik publik. Mereka mengingatkan bahwa demokrasi tidak akan berkembang apabila masyarakat kehilangan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Deklarasi di Kupang tersebut menjadi penegasan posisi politik NTT One Peace dalam mengawal pemerintahan nasional. Mereka berharap Prabowo mampu menunjukkan keberanian politik untuk menghadapi korupsi, membatasi pengaruh oligarki, memperkuat ekonomi rakyat, dan memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Bagi NTT One Peace, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa kuat kekuasaan dipertahankan, melainkan sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ***(*/WN-01) Post Views: 6 Navigasi pos Wagub Johni Asadoma: Kantor Partai Gerindra Harus Menjadi Rumah Aspirasi dan Pengabdian bagi Masyarakat
