JAYAPURA, WARTA NUSANTARA- Bertempat di salah satu ruangan rapat Kantor Gubernur Papua,Rabu (2/6/2021), berlangsung pertemuan bersama tiga bupati/walikota dipimpin Sekda Provinsi Papua dengan didampingi Ketua Subda PON Papua, Yunus Wonda. Hadir juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letnan Jenderal (Letjen) (Pur) Marciano Norman serta Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih serta para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam itu, tidak lain membahas berbagai persiapan menjelang PON XX pada Oktober mendatang. Salah satunya adalah persoalan tentang kucuran dana dari PB PON yang tak kunjung direalisasikan, sehingga berbagai kegiatan termasuk infrastruktur belum dirampungkan. Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam kesempatan itu mengatakan, semua harus sepakat terlebih dahulu berkaitan persiapan penyelesaian venue-venue dan lain-lain. Khusus di Kabupaten Merauke, jelas Bupati Mbaraka, hampir semua fasilitas belum dirampungkan untuk enam cabang olahraga yang akan digelar selama PON. “Saya meminta kepada Pak Sekda Provinsi Papua agar kita duduk sekaligus membicarakan lagi, mengingat pelaksanaan PON hanya tersisa 122 hari kedepan,” ujarnya. Diakui kalau sampai sekarang, gaung PON belum menggema sampai kampung-kampung. Hanya mungkin masyarakat dalam kota yang tahu, itupun belum semua. “Jadi kalau PON tak memboming, itu sangat sulit,” tegasnya. Bupati juga meminta kepada PB PON Papua memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Subda di tiga kabupaten/kota sebagai penyelenggara PON. “Kami para bupati/ walikota mempunyai tanggungjawab ketika diberikan kepercayaan. Kalau ada pekerjaan belum dituntaskan, tentunya kepala daerah mempunyai kewenangan menginstruksikan segera dituntaskan,” ujarnya. “Ya jika tanggungjawab diberikan ragur-ragu, lebiih baik PON tidak diselenggarakan,” tegasnya. Ditambahkan, dengan berbagai kewenangan diberikan ke kabupaten/kota, tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat kecil, terutama penetesan uang ke bawah. (WN-kobun) Post Views: 14 Navigasi pos Dapat WTP dari BPK, Pegelolaan Keuangan Harus Lebih Transparan Gubernur Viktor Resmikan Kantor Inspektorat NTT
