Keterangan foto : dari kiri ke kanan : Agustina Kebingin, S.Ag (Kepala Seksi Penkat), Alreta Nawa, S.PAK (Penyelenggara Kristen), Contasia Carmelitas, S.Ag (Kasubag Tata Usaha Kemenag Lembata), dan Anshar Bethan, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Lebatukan).

Seragam Korpri, Cermin Integritas

Catatan : Albertus Muda

LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—   Setiap tanggal 17, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Warnanya boleh sama, atributnya seragam, dan barisannya tertata rapi. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah semangat persatuan, kedisiplinan, dan pengabdian yang disimbolkan melalui seragam itu juga telah hidup dalam perilaku setiap ASN?

Pertanyaan reflektif inilah yang menjadi salah satu pesan penting dalam Apel Kesadaran ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan para kepala seksi, Penyelenggara Kristen, para pengawas, serta ASN dari unsur PNS dan PPPK, baik penyuluh agama, guru maupun pegawai kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Contasia Carmelitas, mengajak seluruh peserta apel untuk memaknai kembali identitas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Menurutnya, apel kesadaran yang dilaksanakan setiap tanggal 17 bukan sekadar agenda rutin atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, apel menjadi momentum memperkuat nasionalisme, meningkatkan disiplin, membangun integritas, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

ASN, tegasnya, bukan sekadar orang yang bekerja di kantor pemerintahan dan menerima gaji dari negara. Kehadiran ASN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan semangat pelayanan.

Membaca Makna di Balik Lambang Korpri

Dalam arahannya, Contasia mengajak peserta apel melihat seragam Korpri lebih jauh daripada sekadar pakaian kedinasan. Di balik lambang yang melekat, terdapat filosofi kebangsaan dan nilai pengabdian yang patut dihidupi setiap aparatur.

Bumi, nusa, dan segara, misalnya, menggambarkan keutuhan tanah air Indonesia yang terdiri atas daratan, gugusan pulau, dan lautan yang membentang luas. Indonesia adalah bangsa besar dengan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat.

Bagi seorang ASN, filosofi tersebut mengandung pesan bahwa pelayanan harus diberikan kepada semua warga tanpa membedakan latar belakang. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat melalui sikap saling menghargai dan semangat persatuan.

Pohon beringin melambangkan kehidupan, pengayoman, perlindungan, dan tempat bernaung bagi seluruh masyarakat. Filosofi ini mengingatkan bahwa ASN harus hadir sebagai pelayan yang memberikan rasa aman, kemudahan, dan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, akar yang menjalar menggambarkan persatuan dan kesatuan anggota Korpri dari berbagai daerah, instansi, golongan, serta latar belakang. Perbedaan jabatan dan tugas tidak seharusnya menjadi sekat yang memisahkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Batang pohon yang kokoh menjadi simbol keteguhan prinsip, kekuatan integritas, stabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas pengabdian. Seorang ASN dituntut memiliki pendirian yang kuat, bekerja sesuai aturan, serta tidak mudah goyah ketika berhadapan dengan kepentingan yang bertentangan dengan nilai kebenaran.

Adapun rumah atau balairung melambangkan tempat berhimpun, bermusyawarah, dan mempersatukan seluruh anggota Korpri. Lima tiangnya merepresentasikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sayap melambangkan kekuatan, perjuangan, semangat pengabdian, dan profesionalitas anggota Korpri.

Filosofi tersebut membawa satu pesan penting: meskipun ASN berasal dari latar belakang dan memiliki tugas yang berbeda, semuanya berada dalam satu rumah besar pengabdian kepada bangsa dan negara.

Secara historis, Korpri dibentuk pada 29 November 1971 melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Sejak saat itu, Korpri menjadi wadah persatuan pegawai Republik Indonesia.

Penggunaan seragam batik Korpri setiap tanggal 17 juga menjadi bagian dari penguatan identitas dan kebersamaan ASN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026.

Dengan demikian, mengenakan seragam Korpri bukan sekadar memenuhi ketentuan berpakaian dinas. Ada tanggung jawab moral untuk menghidupi nilai persatuan, disiplin, dan profesionalisme yang terkandung di dalamnya.

BerAKHLAK: Nilai yang Harus Hidup dalam Pelayanan

Selain mengajak peserta memahami filosofi Korpri, Contasia juga menekankan pentingnya internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Tujuh nilai tersebut meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Nilai-nilai ini, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau tulisan yang terpampang di dinding kantor. BerAKHLAK harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak ketika menjalankan tugas.

Berorientasi pelayanan berarti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akuntabel menuntut setiap pegawai bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kompeten berarti terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Harmonis mengajak setiap orang menghargai perbedaan. Loyal meneguhkan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Adaptif menuntut kemampuan menghadapi perubahan, sedangkan Kolaboratif mengajarkan pentingnya kerja sama.

Dalam lingkungan Kementerian Agama, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Guru bertanggung jawab mendidik generasi bangsa, penyuluh agama mendampingi dan membimbing umat, pengawas menjalankan fungsi pembinaan, sementara pegawai administrasi memastikan pelayanan kelembagaan berjalan dengan baik.

Bidang tugas boleh berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama: menghadirkan pelayanan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Disiplin Bukan Sekadar Hadir di Kantor

Salah satu bagian penting dalam arahannya adalah penegasan mengenai disiplin ASN. Contasia mengingatkan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ASN tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan administratif. ASN juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah terlaksana, masyarakat mendapatkan pelayanan, dan persatuan bangsa tetap terpelihara.

Karena itu, disiplin pegawai harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap negara, institusi, dan masyarakat.

Contasia juga mengingatkan konsekuensi pelanggaran disiplin, khususnya ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin bagi PNS dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Untuk hukuman ringan, ketidakhadiran kumulatif selama tiga hari kerja dalam satu tahun dapat dikenai teguran lisan. Ketidakhadiran empat sampai enam hari dikenai teguran tertulis, sedangkan tujuh sampai sepuluh hari dikenai pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pada kategori hukuman sedang, ketidakhadiran selama 11–13 hari dapat berakibat pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam bulan. Jika mencapai 14–16 hari, pemotongan berlaku selama sembilan bulan, sedangkan 17–20 hari dikenai pemotongan selama 12 bulan.

Sementara itu, hukuman berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi ketidakhadiran selama 21–24 hari, pembebasan dari jabatan bagi ketidakhadiran 25–27 hari, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS apabila ketidakhadiran mencapai 28 hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam satu tahun. Ketidakhadiran selama sepuluh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah juga dapat berakibat pemberhentian.

Ketentuan hukuman tersebut secara khusus mengacu pada disiplin PNS. Adapun disiplin PPPK memiliki pengaturan tersendiri berdasarkan ketentuan manajemen PPPK dan peraturan instansi.

Pesan yang hendak ditegaskan adalah bahwa disiplin tidak cukup diukur dari kehadiran fisik di kantor. Disiplin juga tampak dalam kesungguhan menyelesaikan pekerjaan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab terhadap pelayanan.

Seseorang bisa saja hadir setiap hari, tetapi apabila tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, kehadiran itu belum sepenuhnya mencerminkan pengabdian.

Penampilan Mencerminkan Identitas dan Profesionalisme

Perhatian terhadap disiplin juga mencakup penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut. Pakaian dinas bukan hanya identitas seorang pegawai, melainkan juga mencerminkan kewibawaan, ketertiban, dan profesionalisme institusi.

Karena itu, setiap ASN diharapkan mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku, baik Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), maupun pakaian dinas lapangan sesuai peruntukannya.

Kelengkapan atribut seperti papan nama, tanda pengenal, lencana Korpri, dan atribut kedinasan lainnya juga harus diperhatikan. Demikian pula penggunaan sepatu pantofel hitam sesuai ketentuan pakaian dinas yang berlaku.

Penampilan yang rapi dan sesuai aturan merupakan bentuk penghormatan terhadap institusi sekaligus cerminan kedisiplinan pribadi.

Namun, penampilan yang baik perlu berjalan seiring dengan kualitas kerja. Seragam yang rapi akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai perilaku yang santun, pelayanan yang baik, dan tanggung jawab dalam bekerja.

Integritas: Tetap Benar di Tengah Situasi yang Berbeda

Menjelang akhir arahannya, Contasia menyampaikan dua ungkapan reflektif yang mengajak seluruh peserta apel untuk menjaga keteguhan prinsip dalam kehidupan dan pekerjaan.

“Jangan menunjukkan pelangi kepada mereka yang buta warna, dan jangan meyakinkan seekor lalat bahwa buah lebih harum daripada sampah.”

Ungkapan tersebut mengandung pesan tentang kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan cara pandang dan karakter manusia. Tidak semua hal harus diperdebatkan, dan tidak setiap perbedaan perlu berakhir dengan pertentangan. Seorang ASN perlu memiliki kematangan dalam bersikap, tetap menghargai orang lain, serta konsisten menjalankan nilai kebenaran.

Ia juga menyampaikan ungkapan kedua yang menjadi penegasan tentang pentingnya integritas:

“Jadilah orang yang benar di tempat yang salah, daripada menjadi orang yang salah di tempat yang benar.”

Pesan ini mengingatkan bahwa kebenaran dan integritas harus tetap menjadi pegangan, sekalipun seseorang berada dalam lingkungan yang tidak selalu mendukung prinsip tersebut.

Bagi seorang ASN, integritas berarti berani berkata jujur, bekerja sesuai aturan, bertanggung jawab terhadap amanah, dan tidak menggadaikan nilai kebenaran demi kepentingan sesaat.

Jabatan dapat berubah, pangkat dapat bertambah, dan masa pengabdian suatu saat akan berakhir. Namun, rekam jejak dan nama baik seseorang akan menjadi bagian dari sejarah pengabdiannya.

Seragam Sama, Semangat Pengabdian Harus Sama

Apel Kesadaran Selasa, 17 November 2026, pada akhirnya bukan hanya tentang barisan ASN yang mengenakan seragam Korpri. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi untuk kembali menemukan makna pengabdian sebagai aparatur negara.

Pesan Contasia Carmelitas mengajak setiap ASN Kementerian Agama Kabupaten Lembata untuk tidak berhenti pada keseragaman penampilan, tetapi bergerak menuju kesamaan komitmen dalam bekerja, melayani, dan menjaga integritas.

Sebab, seragam Korpri boleh menjadi identitas yang tampak dari luar, tetapi disiplin, kejujuran, profesionalisme, dan pelayanan yang tulus adalah identitas sesungguhnya yang harus hidup dalam diri setiap ASN. Seragam boleh sama, tetapi yang lebih penting adalah kesamaan semangat dalam pengabdian. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *