“Upah Minimum Provinsi NTT 2027 Naik 5,97 Persen, Capai Rp2,6 Juta,” Gubernur Melki: Lindungi Hak Pekerja Laporan Wartawan Warta Nusantara, Simplisius Sultan Woitila KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Kebijakan tersebut menaikkan standar upah minimum sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp2.455.498. Penetapan ini menjadi instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menjamin kepastian pengupahan di wilayah NTT. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/KEP/HK/2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tertanggal 16 November 2026 yang meminta seluruh gubernur mempercepat penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, penetapan besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yakni serikat pekerja, asosiasi pengusaha (APINDO), akademisi, serta birokrasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurut Melki, proses perhitungan dilakukan dengan mengacu pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan menggunakan nilai Alpha sebesar 0,70. “Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70, sehingga tingkat kenaikan UMP-nya mencapai sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 hingga mencapai UMP Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 atau lebih tinggi dari UMP tahun 2026 sebesar Rp2.455.498,” ujar Gubernur Melki dalam jumpa pers di Lantai I Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026). Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan bahwa penetapan UMP bukan sekadar penyesuaian nominal upah, melainkan juga menjadi instrumen perlindungan normatif bagi pekerja, khususnya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Karena itu, seluruh pemberi kerja, baik pada sektor pemerintah maupun swasta, wajib menjadikan ketentuan UMP sebagai dasar dalam pemberian upah sesuai peraturan perundang-undangan. “Penetapan UMP oleh Gubernur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sehingga kepada perusahaan atau usaha-usaha lain yang telah menetapkan upah minimum di atas upah minimum provinsi, dilarang untuk diturunkan,” tegasnya. UMP NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 mulai berlaku efektif pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Untuk menjamin implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melaksanakan monitoring serta pengawasan secara berkala terhadap penerapannya di lapangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta kepastian standar pengupahan, perlindungan hak pekerja, serta keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting untuk memastikan kenaikan UMP tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik hubungan industrial di seluruh wilayah NTT. ***(SSW-WN KUPANG) Post Views: 56 Navigasi pos Catatan BPS Tingkat Pengangguran Lembata Terendah Ketiga di NTT