Pelni Mart Pasok 4 Ton Ayam Beku ke Lembata LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir dalam rapat terkait pengawasan lalu lintas ternak dan distribusi daging di ruang rapat kantor bupati (11/6/2025) tegas meminta agar praktik monopoli pasar harus dihentikan. Rapat evaluasi yang digelar pemerintah ini karena menilai ketimpangan pasar semakin merugikan pelaku usaha lokal. Wakil Bupati Muhamad Nasir menyoroti pentingnya daya saing ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa ketergantungan terhadap suplai pangan terutama daging beku dari luar daerah harus dikurangi secara bertahap. Pemerintah tidak ingin Lembata hanya menjadi pasar bagi produk luar, tapi juga menjadi produsen yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Pemerintah daerah wajib memberikan proteksi terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal dari dominasi dan praktik monopoli usaha oleh pihak luar karena faktor harga yang lebih murah,”. tegas Nasir. Sikap tegas wakil bupati ini mengingat pelni mart kembali pasok ayam beku sebanyak 4 ton ke Lembata melalui Pelabuhan Laut Lewoleba. Masuknya produk tersebut dinilai memperburuk kondisi pemasaran ayam potong lokal, karena daya beli masyarakat langsung berpindah ke produk yang lebih murah meski berasal dari luar daerah. Nasir mengatakan, subsidi pemerintah seharusnya diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, bukan malah membuka celah dominasi produk luar yang berpotensi mematikan sektor usaha kecil di Lembata. Sementara itu, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq menekankan pentingnya penghormatan terhadap regulasi daerah serta, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Ia menyebutkan bahwa perputaran uang harus tetap berada di Lembata agar terjadi pertumbuhan ekonomi dari dalam. “Persaingan terbuka bukan berarti membiarkan usaha lokal tersingkir. Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keberpihakan pada masyarakat sendiri,” ujar Bupati Kanis. Rapat yang juga dihadiri oleh, Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapo, Asisten II Sekda, sejumlah Kepala OPD, perwakilan TNI/Polri, perwakilan Sabandar, perwakilan Kantor Karantinaan Kesehatan Labuan Bajo Wilayah Kerja Lembata, perwakilan dari Permata dan perwakilan Pelni Mart Lembata serta Ketua TKBM Pelabuhan Laut Lewoleba menyepakati beberapa hal penting. Salah satunya adalah, ada kebijakan bersama yang tidak hanya menjamin keberlangsungan usaha lokal, tetapi juga memastikan distribusi pangan yang adil dan sehat secara ekonomi karena, Pemerintah tidak ingin Lembata hanya menjadi pasar bagi produk luar, tapi juga menjadi produsen yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. *** (WN-01) Post Views: 14 Navigasi pos Pembagian Kios di Pasar Pada Prioritas Terdampak Pembongkaran BUMDes Tujuh Maret Hadakewa Raih Juara 1 BUMDes Award 2025, Bukti Nyata Desa Hadakewa Jadi Pusat Inovasi Pariwisata NTT
