Gubernur NTT Teken 5.127 SK PPPK Secara Langsung KAPANG: WARTA-NUSANTARA.COM– Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I secara langsung, bertempat di rumah jabatan pada Senin (7/7) . Adapun Gubernur Melki melakukan penandatanganan SK PPPK berjumlah 5.127 orang secara maraton, sejak malam hingga dini hari. Dirinya tetap bersemangat dalam proses tersebut. “Menandatangani langsung SK ini adalah bentuk penghormatan saya kepada teman-teman yang telah berjuang susah payah untuk sampai ke titik ini. Ini bukan angka, tapi cerita perjuangan dan harapan dari ribuan keluarga di NTT,” papar Gubernur Melki. Menurutnya, ini adalah bentuk penghargaan atas perjuangan panjang para tenaga honorer dan pelamar PPPK yang telah melewati proses seleksi yang ketat akan bergabung dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTT. “Malam ini saya menandatangani 5.127 SK PPPK ASN Pemda Provinsi NTT Tahap I. Semoga tanda tangan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya, dan menjadi awal perjalanan baru sebagai bagian dari keluarga besar ASN Provinsi NTT,” ungkapnya. Ia juga memastikan bahwa setelah proses penandatanganan selesai, Pemerintah Provinsi akan segera menjadwalkan acara penyerahan SK secara resmi kepada para PPPK. “Kami akan segera cari waktu yang tepat untuk penyerahan SK ini. Saya berharap teman-teman PPPK yang akan bergabung bisa terus berkontribusi secara maksimal bagi pelayanan publik dan kemajuan NTT,” tambahnya. Di akhir pernyataannya, Gubernur Melki menyampaikan doa singkat penuh harapan: “Sukses selalu buat teman-teman PPPK. Mari kita bangun NTT bersama-sama.” Proses penandatanganan SK tersebut disaksikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Yosep Rasi. *** (*/WN-01) Post Views: 12 Navigasi pos Sultan Buton Bakal Kunjungi Lembata: Lawatan Adat Penuh Makna, Perekat Budaya Nusantara Kapolres Nanang Tiba di Lembata Disambut Bupati Tuaq, Bukti Sinergi Polri dan Pemerintah
