Papua Selatan Butuh Rumah Sakit Standar Internasinal PAPUA : WARTA-NUSANTARA.COM– Kementerian HAM mengadakan kegiatan penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara khususnya Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(Dinkes PP-KB) dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 4 Pebruari 2026 serta dilanjutkan pada 5-6 Pebruari mendengarkan dengan hati aspirasi masyarakat Papua Selatan dan Papua Nugini di perbatasan Sota. Dari hasil diskusi dan aspirasi masyarakat bahwa mereka saat ini di Provinsi Papua Selatan sangat msmbutuhkan sebuah Rumah Sakit Standar Internasional. Menurut Gabriel Goa,Tenaga Ahli Kementerian HAM, kehadiran Rumah Sakit Kelas Internasional sangat dibutuhkan karena bisa memenuhi HAM masyarakat atas kesehatan. Mengingat Provinsi Papua Selatan kini menjadi Provinsi Program Strategis Nasional Kabinet Merah Putih dibawah Presiden Prabowo Subianto. Pentingnya kehadiran Rumah Sakit Internasional segera dibangun di Provinsi Papua Selatan menurut Kepala Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(Dinkes PP-KB),Provinsi Papua Selatan dr Benedicta C.H.Rahagiar,MARS karena pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan masih kurang maksimal karena prasarana Rumah Sakitnya belum memadai dan masih rujukan ke Makasar atau Jawa bahkan ke Luar Negeri. Jika sudah ada Rumah Sakit Standar Internasional dibangun di Merauke,Provinsi Papua Selatan akan sangat membantu untuk pemenuhan HAM atas kesehatan bagi masyarakat. Harapan masyarakat dari Papua Selatan wilayah terdepan NKRI berhadapan dengan Papua Nugini kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera memenuhi HAM masyarakat di bidang kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Internasional, HAM di bidang ekosob Lumbung Pangan Internasional,Bandara Internasional dan Pelabuhan Samudera, serta sarana prasarana Pendidikan Dasar hingga Universitas. “Juga paling utama adalah Pemenuhan HAM Masyarakat Adat di Papua Selatan,”tegas Gabriel Goa,Tenaga Ahli KemenHam/ *** (WN-01) Post Views: 15 Navigasi pos Putusan Komisi Informasi Akhiri Sengketa Desa Malintang Jae, Hak Warga Atas Dokumen Publik Dikabulkan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Minta Polres Ngada Jangan SP3 Kasus Kematian Tragis Siswa SD Rutojawa Perlu Autopsi
