Harga BBM Non-Subsidi Naik Jadi Rp16.250, Warga Lembata Menjerit: BBM Subsidi Justru Dimonopoli Pedagang Eceran LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM— Hasil pantauan awak media kami di Tanah Merah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter membuat pemilik kendaraan dan pelaku usaha di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, terpukul hebat. Namun, beban warga terasa makin berat lantaran pasokan BBM subsidi justru dikuasai dan dimonopoli oleh sejumlah pedagang eceran, sehingga sulit diakses masyarakat berhak. Kondisi ini telah berlangsung beberapa bulan terakhir. Warga mengeluhkan ketersediaan BBM jenis Petromax dan Pertalite di pasaran berubah drastis, bahkan terasa “menggila” karena sulit didapat dan aksesnya tidak adil. Salah satu warga yang sempat mengantre BBM subsidi mengaku akhirnya menyerah dan beralih ke BBM non-subsidi meski harganya jauh lebih mahal. “Untuk dapat BBM subsidi, kita harus bersekongkol dengan mereka (pedagang eceran yang memonopoli pembelian). Kalau tidak, tidak akan kebagian,” ungkapnya dengan nada kecewa. Warga lainnya menuntut keadilan dan pengaturan yang tegas. Menurut mereka, seharusnya ada batasan jumlah pembelian BBM subsidi per orang agar semua yang berhak bisa menikmatinya. “Ke mana peran pemerintah? Kami butuh bahan bakar ini untuk kebutuhan pokok, tapi malah dikuasai segelintir orang,” ujar seorang warga. Keluhan serupa disampaikan seorang ibu yang enggan disebut namanya mengatakan menggunakan BBM subsidi untuk operasional kapal ikan miliknya. Meski sudah melengkapi seluruh dokumen persyaratan, ia tetap harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah yang seharusnya menjadi haknya. “Surat-surat saya lengkap, ini untuk kapal cari nafkah, tapi kenapa masih susah sekali dapatnya?” keluhnya. Di tengah antrean panjang warga yang menunggu giliran, terlihat fenomena ganjil: ada orang yang masuk dan keluar dengan mudah membawa jerigen berisi BBM tanpa perlu menunggu lama. Saat ditanya awak media kami, orang yang enggan disebutkan namanya itu mengaku mendapatkan kemudahan tersebut dengan cara membayar biaya tambahan. “Ada ‘jasa’ tambah uang sedikit, jadi tidak perlu antre panjang. Bapak mau beli banyak? Bisa diatur,” ujarnya singkat saat ditanya awak media, namun menolak menyebutkan berapa besaran uang tambahan yang harus disetor. Kekecewaan juga datang dari seorang pria yang mempertanyakan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun jumlah pangkalan BBM bertambah di ibu kota Lewoleba, kebutuhan warga tetap tidak terpenuhi. Padahal, jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat/enam di Lembata jumlahnya masih sangat terbatas. “Berapapun banyak pangkalan BBM di Lewoleba, tetap saja tidak cukup. Padahal kendaraan di sini bisa dihitung dengan jari. Itu pemerintah dorang ke mana, ya? Kami bingung dan kecewa sekali,” ucapnya dengan nada bertanya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait keluhan monopoli BBM subsidi dan kelangkaan yang dirasakan warga Lembata. Masyarakat berharap ada tindakan nyata agar distribusi BBM berjalan adil dan harga yang wajar bisa dinikmati semua pihak. #RAM Post Views: 75 Navigasi pos Gubernur NTT Hadiri Pembukaan Road to FESyar 2026 dan Penutupan SERAMBI 2026
