Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Kunjungan ke Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba

Sumba Barat Daya, 7 Juli 2026

SUMBA : WARTA-NUSANTARA.COM—    Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Sumba Hospitality Foundation (SHF) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita. Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, Tim Teknis Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan HAM, Taufiqurrahman dan Felicia Yunika, serta Tim Teknis Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono.

Di Sumba Hospitality Foundation, rombongan disambut oleh para peserta didik yang sedang mengikuti pelatihan dan praktik kerja. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kementerian HAM dan KPAI meninjau secara langsung proses pembelajaran berbasis praktik yang diterapkan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional di bidang perhotelan dan pariwisata.

Didirikan pada tahun 2016 oleh Inge De Lathauwer, Sumba Hospitality Foundation telah berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan vokasi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Sumba. Melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, yayasan ini membuka peluang bagi generasi muda, khususnya perempuan dan kelompok rentan, untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, serta akses terhadap pekerjaan yang layak.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner KPAI, Dian S, di dampingi Tenaga Ahli Kementerian HAM , Martinus Gabriel Goa ,mengunjungi BLK Don Bosco Sumba

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, memberikan apresiasi atas kontribusi SHF dalam membangun kapasitas masyarakat. Menurutnya, peningkatan kompetensi masyarakat merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mencegah TPPO karena mampu mengurangi kerentanan terhadap praktik perekrutan kerja yang tidak aman maupun eksploitasi.

“Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang,” ujar Munafrizal Manan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, bersama Komisioner KPAI, Dian S, di dampingi Tenaga Ahli Kementerian HAM , Martinus Gabriel Goa ,mengunjungi Sumba Hospitality Foundation.

Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menambahkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memiliki kompetensi yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga tidak mudah menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.

Usai mengunjungi SHF, rombongan melanjutkan kunjungan ke BLK Don Bosco Sumba di Tambolaka. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai program pelatihan yang sedang berlangsung dan berdialog langsung dengan para instruktur serta peserta pelatihan yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Sumba.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mengapresiasi kualitas penyelenggaraan pelatihan di BLK Don Bosco yang didukung oleh instruktur bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta program-program pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK).

Rombongan mengunjungi sejumlah unit pelatihan, antara lain teknik sepeda motor, servis dan instalasi pendingin udara (AC), tata rambut, pengelasan, komputer, instalasi listrik, energi surya, hingga produksi furnitur dan kerajinan bambu.

Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa pendidikan vokasi yang dipadukan dengan praktik kerja industri (magang) dan sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari risiko menjadi korban perdagangan orang.

“Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur BLK Don Bosco Sumba, Br. Ephrem Santos, SDB, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kementerian HAM terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Pulau Sumba.

“Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat,” katanya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen bersama Kementerian HAM, KPAI, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten di Pulau Sumba dalam mendukung implementasi program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikembangkan oleh Sumba Hospitality Foundation dan BLK Don Bosco Sumba merupakan praktik baik (best practice) dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas akses pelatihan keterampilan sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang aman, layak, dan bermartabat.

Melalui kolaborasi tersebut, upaya pencegahan TPPO tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan. Peningkatan kompetensi, kemandirian ekonomi, dan perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia sekaligus menciptakan generasi muda Sumba yang unggul, mandiri, dan bebas dari ancaman perdagangan orang. ***(*/WN-01)