Foto : Ketua DPRD Sikka, Donatus David MAUMERE : WARTA-NUSANTARA.COM–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sikka, Donatus David sangat menyesalkan dengan ketidak keterbukaan antar Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang/ PUPR kabupaten Sikka, terkait pengadaan mobil sumur bor senilai 1,9 M, tahun anggaran 2022 /2023 sampai saat ini tidak beroperasi. Hal ini disampaikan Donatus David saat dihubungi media melalui via whatsApp 8/8/2024, kemarin mengatakan, pihaknya sangat menyesal karena selama ini tidak ada keterbukaan mengenai pengadaan barang tersebut hingga kurang lebih 1 tahun ini tidak beroperasi demi kepentingan masyarakat kabupaten Sikka ini,kalaupun ada masalah, mestinya Dinas PUPR harus melaporkan kepada lembaga DPRD, biar kami tau, karena ini berkaitan dengan tugas pengawasan DPRD. ,”Saya menyesal barang mahal jadi menganggur selama dua tahun. Ini bukti bahwa tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan DPRD. Kalau ada keterbukaan masala seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya. Lebih lanjud beliau mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil kepala Dinas PUPR untuk mendengar keterangan terkait hal dimaksud, janjinya. Sementara itu di lain pihak PJ Kepala Dinas PUPR JUVE GAJON ketika dikonfirmasi diruang kerjanya kamis kemarin mengatakan,, pihaknya terkendala dengan tingkat sumber daya manusia yg minim bahkan untuk tenaga ahli untuk mengoperasikan mobil dan alat tersebut sampai saat ini belum ada,ungkapnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sikka, Donatus David sangat menyesalkan dengan ketidak keterbukaan antar Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang/ PUPR kabupaten Sikka, terkait pengadaan mobil sumur bor senilai 1,9 M, tahun anggaran 2022 /2023 sampai saat ini tidak beroperasi. Hal ini disampaikan Donatus David saat dihubungi media melalui via whatsApp 8/8/2024, kemarin mengatakan, pihaknya sangat menyesal karena selama ini tidak ada keterbukaan mengenai pengadaan barang tersebut hingga kurang lebih 1 tahun ini tidak beroperasi demi kepentingan masyarakat kabupaten Sikka ini,kalaupun ada masalah, mestinya Dinas PUPR harus melaporkan kepada lembaga DPRD, biar kami tau, karena ini berkaitan dengan tugas pengawasan DPRD. ,”Saya menyesal barang mahal jadi menganggur selama dua tahun. Ini bukti bahwa tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan DPRD. Kalau ada keterbukaan masala seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya. Lebih lanjud beliau mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil kepala Dinas PUPR untuk mendengar keterangan terkait hal dimaksud, janjinya. Sementara itu di lain pihak PJ Kepala Dinas PUPR JUVE GAJON ketika dikonfirmasi diruang kerjanya kamis kemarin mengatakan,, pihaknya terkendala dengan tingkat sumber daya manusia yg minim bahkan untuk tenaga ahli untuk mengoperasikan mobil dan alat tersebut sampai saat ini belum ada,ungkapnya. (ICHA-WN Biro Maumere) Post Views: 17 Navigasi pos Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Terima Kunjungan Kepala Balai KHIT Bangun Kerjasama Pertama Kali di Indonesia, Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembata
