MERAUKE, WARTA NUSANTARA- Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT meminta kepada mantan pejabat yang menghuni rumah dinas di sekitar Gedung Negara (GN) agar tidak berpikir dengan logika iri hati dan benci, setelah adanya surat edaran yang dikeluarkan untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati selama ini. Permintaan itu disampaikan Bupati Mbaraka saat ditemui sejumlah wartawan di VIP Bandara Mopah Jumat (18/6/2021). Menurutnya, meskipun beberapa mantan pejabat ‘mengadu’ ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke beberapa waktu lalu, namun wakil rakyat tak bisa mengambil suatu keputusan, hanya bisa menampung aspirasi. Sekaligus mengkomunikasikan dengan pemerintah. Nanti, lanjutnya, bupati akan mengambil keputusan. “Kenapa saya minta rumah dinas di sekitar Gedung Negara dikosongkan, karena itu adalah kawasan elit,” ujarnya. Lalu apakah dari tahun ke tahun, pemerintah terus menyewa rumah untuk bupati, wakil bupati atau sekda? “Merauke ini kan kabupaten tertua. Masa selama ini tak ada rumah dinas bupati, wakil atau sekda,” tegasnya. Para mantan pejabat yang menghuni rumah dinas, jelasnya, pernah mengikuti diklat kepemimpinan dan prajabatan. Mestinya harus mengerti prosedur standard kenegaraan. Ditanya kalau para mantan pejabat meminta kelonggaran waktu hingga Desember, Bupati Mbaraka menolak. “Saya menginginkan rumah dinas segera dikosongkan karena akan dilakukan kajian lebih lanjut,” katanya. “Saya segera tugaskan Dinas PU melakukan opnam rumah dinas termasuk Gedung Negara untuk dapat diketahui apakah banguan dimaksud direhab atau digusur,” katanya. “Malu dong melihat kondisi bangunan sekarang. Jadi bagaimanapun harus direhab atau digusur sekaligus dibangun baru untuk bupati, wakil bupati serta sekda,” ungkapnya. Bupati kembali meminta kepada mantan pejabat agar harus gentlement meninggalkan rumah dinas. Tak boleh ada kata atau kalimat yag keluar jika pernah mengabdi disini. Ingat mengabdi disini karena digaji, sesuai golongan dan kepangkatan. “Kita bukan tenaga sukarela. Tetapi digaji selama mengabdikan diri sebagai ASN di Kabupaten Merauke. Mungkin orang bilang Romanus Mbaraka tidak baik, tetapi kejelekan itu agar tak dijadikan turun temurun ke orang lain,” tegasnya. (WN-kobun) Post Views: 20 Navigasi pos Anggaran PON Merauke Diperkirakan Rp 160 Miliar Bupati Merauke : Kami Hanya Ingin Pemekaran PPS, Bukan Tuntut Merdeka
