Pemerintah Provinsi NTT Siap Percepat Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah 3T KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menggelar rapat koordinasi strategis secara daring melalui Zoom Meeting bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Selain Gubernur NTT, rapat yang digelar secara daring via Zoom pada Rabu (22/10/2025) ini turut dihadiri pula oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), Akbar Djohan, serta Bupati / Wakil Bupati / perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota se-NTT. Dalam arahannya, Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan lokasi strategis pembangunan SPPG dan penanggung jawab pelaksanaannya. “Kami berkomitmen menggandeng seluruh tokoh masyarakat, pemuda desa, dan yayasan. Jika belum ada yayasan, kami akan membentuknya dan memberikan management fee sebagai insentif dalam pengelolaan penyediaan makanan bergizi gratis,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Akbar Djohan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan dapur SPPG lengkap dengan fasilitas pendukungnya. “Sebagai produsen, kami akan memastikan seluruh produk memenuhi standar kualitas agar dapur-dapur mandiri di daerah 3T dapat beroperasi secara optimal dan percepatan distribusinya terwujud,” jelas Akbar. Dalam sesi tanggapan, sejumlah pemerintah kabupaten menyampaikan perkembangan dan tantangan di lapangan. Salah satunya Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menegaskan komitmen penuh Kabupaten Sikka dalam program percepatan Makanan Bergizi (MBG). “Sejak awal Agustus, kami telah mengoperasikan 8 dapur mandiri dengan seluruh proses berjalan lancar. Dari 67 titik yang telah ditetapkan, ada usulan penambahan menjadi 72 titik, dengan sekitar 45 titik sudah mendapat dukungan dari investor lokal yang sangat antusias,” terang Bupati Juventus. Ia berharap agar persetujuan terhadap titik-titik tersebut segera dirampungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara titik lainnya dapat dibangun oleh Krakatau Steel. Dari Timor Tengah Selatan (TTS), Wakil Bupati TTS, Johny Konay menyampaikan bahwa telah direncanakan pembangunan 127 dapur SPPG, dengan harapan keterlibatan aktif para Orang Tua murid dan Guru dalam pelaksanaan program ini demi keberhasilan dan keberlanjutannya. Sementara itu, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo melaporkan bahwa satu lokasi SPPG di daerah 3T sudah dalam proses pembangunan, sementara 65 lokasi lainnya masih menunggu realisasi. Semua pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi dengan BGN dan Krakatau Steel, serta menegaskan pentingnya pelibatan investor lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Senada, Gubernur Melki Laka Lena dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program ini. “Saya berharap setiap daerah di NTT segera menentukan titik lokasi pembangunan SPPG 3T di wilayahnya masing-masing guna mempercepat pelaksanaan program secara menyeluruh,” tegasnya. Menutup rapat, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kembali menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah melayani masyarakat, terutama ibu hamil dan anak balita, agar generasi mendatang memiliki kualitas gizi yang optimal. “Selama ada ibu hamil dan anak balita, wajib ada satu SPPG yang aktif beroperasi,” pungkasnya. Pemerintah Provinsi NTT akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan komunikasi intensif dengan pihak pusat agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu. Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT : *** (Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemerintah Provinis NTT Penulis : Vera Tefa Foto : Meldo Nailopo) Post Views: 13 Navigasi pos Sekda Tapo Bali Pimpin Rapat Rekonsiliasi Data Peserta dan Iuran BPJS Kesehatan Triwulan III Tahun 2025 Sekda Paskalis Pimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS: Tegaskan Komitmen Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Sesuai Perpres 75 Tahun 2006
