JOKOWI, PRESIDEN ‘TERBAIK’

JOKOWI, PRESIDEN ‘TERBAIK’

Oleh : Robert Bala

WARTA-NUSANTARA.COM—  Nama Joko Widodo (Jokowi) selalu meninggalkan resonansi yang kuat di ruang publik Indonesia, tak terkecuali di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungannya ke bumi Flobamoratas selalu disambut antusias oleh masyarakat. Wajar jika sebagian besar warga menempatkan sosoknya pada posisi istimewa, bahkan menyematkan predikat “Presiden Terbaik” atas dedikasi dan frekuensi kunjungan yang tinggi selama ia memimpin negeri ini.

Julukan tersebut tentu bukan tanpa dasar yang rasional. Dari sudut pandang pembangunan fisik dan infrastruktur, jejak kepemimpinan Jokowi di NTT adalah sebuah bukti otentik yang sulit dibantah oleh siapapun. Selama satu dekade kepemimpinannya, wajah infrastruktur di wilayah kepulauan terluar ini diubah secara masif dan terstruktur. Kehadiran deretan bendungan besar seperti Bendungan Rotiklot di Belu, Raknamo di Kupang, Napun Gete di Sikka, hingga Manikin di Kabupaten Kupang, telah menjadi urat nadi baru bagi ketahanan air dan sektor pertanian lokal yang selama puluhan tahun bergulat dengan masalah kekeringan ekstrem.

Belum lagi pembangunan ruas jalan perbatasan strategis, perluasan bandara di berbagai kabupaten, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang megah. Seluruh proyek mercusuar ini menegaskan komitmen nyata terhadap keadilan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris, melainkan dimulai dari pinggiran. Di titik ini, pujian sebagai pemimpin yang bekerja nyata dan menghadirkan legasi besar menemukan legitimasinya yang paling autentik di hati masyarakat akar rumput.

Namun, dalam diskursus ilmu kenegaraan dan teori politik modern, standar seorang pemimpin besar (great leader) tidak hanya diukur dari seberapa banyak beton yang dicor atau seberapa megah bendungan yang diresmikan selama ia berkuasa. Lebih dari itu, seorang pemimpin sejati diuji dari kapasitasnya dalam merawat transisi kepemimpinan serta menjaga kesehatan institusi demokrasi. Negarawan sejati adalah mereka yang berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara secara universal, bukan sekadar memperpanjang pengaruh kelompok atau trah keluarga tertentu.

Di sinilah letak titik balik ironi yang mengusik nalar publik. Ketika narasi besar tentang pencapaian nasional, stabilitas ekonomi, dan legasi pembangunan dikerucutkan ke dalam panggung partai politik tertentu—terlebih partai yang secara elektoral masih berjuang di level gurem seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di mana tampuk kepemimpinannya diserahkan kepada darah dagingnya sendiri—timbul sebuah pertanyaan reflektif yang mendalam.

Para pakar politik nasional dan internasional menyoroti fenomena ini dengan sudut pandang kritis. Ilmuwan Politik terkemuka asal Amerika Serikat sekaligus Indonesianis senior, R. William Liddle bersama Pengamat Politik Saiful Mujani, pernah mengulas secara tajam bagaimana kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia kerap kali tidak terlepas dari peran aktor-aktor politik utamanya sendiri (agents of change turned backward). Dalam pandangan para sarjana politik, ketika seorang pemimpin negara menggunakan pengaruh besar dan sumber daya kekuasaannya untuk melanggengkan kekerabatan familial di ranah politik formal, hal itu mengindikasikan gejala kemunduran demokratis (democratic backsliding).

Senada dengan hal tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Gun Gun Herianto, pernah menganalisis bahwa manuver dan keberadaan figur sentral di balik partai-partai pendukung khusus keluarga dapat dibaca sebagai strategi kalkulatif seorang mantan pemimpin untuk tetap menancapkan pengaruh serta mengamankan kepentingan jaringannya pasca-kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, turut menegaskan bahwa keterlibatan intensif figur sekelas Jokowi dalam pusaran partai politik berbasis keluarga berisiko menggeser citra agung beliau dari posisinya sebagai bapak bangsa (statesman) menjadi sekadar politisi partisan. Hal ini secara otomatis mereduksi objektivitas publik terhadap prestasi-prestasi mercusuar yang telah beliau torehkan dengan susah payah selama sepuluh tahun memimpin Republik.

Ironi pun lahir dan mengental di ruang-ruang diskursus publik, termasuk di kedai-kedai kopi di Kupang hingga pelosok desa di NTT. Gelar “Presiden Terbaik” yang awalnya disematkan karena keberhasilan membangun infrastruktur lintas pulau yang merata, mendadak berbenturan dengan realitas politik praktis yang sempit dan berbau dinasti. Publik mulai mempertanyakan dengan nada kritis: apakah kemajuan Indonesia yang dicapai selama satu dekade terakhir adalah murni prestasi kolektif bangsa yang harus dirawat melalui sistem meritokrasi yang sehat, ataukah dipandang sebagai aset personal keluarga yang sah untuk diwariskan kepada keturunannya sendiri?

Kunjungan Jokowi di penghujung Juli 2026 ini tentu tetap menyisakan romantisme pembangunan dan rasa terima kasih yang tulus dari sebagian warga NTT. Kendati demikian, di balik kemegahan bendungan dan jalan-jalan mulus yang diresmikan, sejarah kelak akan mencatat dengan sangat adil dan tanpa kompromi: bahwa ujian terbesar seorang pemimpin agung bukanlah seberapa kuat ia menanam fondasi beton di bumi pertiwi, melainkan seberapa konsisten ia menjaga marwah demokrasi agar tidak tergelincir ke dalam kubangan ambisi kekuasaan keluarga.

Bila sampai pada kesimpulan ini maka dengan sikap kritis dan seimbang kita bisa menilai bahwa memang Jokowi adalah Presiden Terbaik. Ia meninggalkan legacy yang tidak mudah disandingkan dengan presiden lainnya. Tetapi bila kini Jokowi berkeliling Indonesia dengan membawa bendera sebuah partai kecil di mana putra bungsunya mengadu Nasib, maka kegalauan akan kebearan seorang Jokowi pun semakin menyata. Lebih lagi kalau kita ingat akan kata-kata John Maxwell: “A leader’s legacy is measured by the leaders they leave behind.

Kita menjadi sadar. Ternyata warisan seorang pemimpin diukur dari para pemimpin yang ia tinggalkan.. Di sinilah pertanyaan itu mengeruncing: apakah pemimpin yang ditinggalkan adalah kepemipinan yang disiapkan diambil dari 280 juga penduduk negeri ini ataukah hanya berkisar pada dua puteranya sendiri: Gibran dan Kaesang?

Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi ukuran apakah Jokowi masih menjadi Presiden Terbaik.

Robert Bala. Penulis buku MEMAKNAI BADAI KEHIDUPAN. Penerbit Kanisius Yogyakarta.