Kompak Indonesia dan Suara Timur Indonesia Desak Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Lingkungan Hidup Kolaborasi KPK Audit Investigasi Proyek Mngrove Gambut di Papua
JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM— Gabriel Goa, Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) dan Freni Lutrun,Sekretaris Suara Timur Indonesia menyatakan, mendesak Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera Kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Audit Investigasi Proyek mngrove Gambut di Papua .
Gabriel Goa dan Freni Lutrun kepada Warta-Nusantara.Com, Sabtu, 16 Mei mengungkapkan, Pembentukan Badan Pengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM KLH) di Tanah Papua diharapkan menjadi tonggak penting bagi pelestarian ekosistem mangrove dan gambut di wilayah Timur Indonesia. Namun, beberapa bulan setelah peluncurannya, proyek-proyek signifikan di lapangan masih minim terlihat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan bersama penggiat Anti Korupsi.
Menurut sumber informasi dari jaringan SUARA TIMUR INDONESIA di Tanah Papua, kegiatan lapangan hampir tidak terdeteksi. Harapan.rakyat Papua, BPEGM membawa proyek restorasi dan pengelolaan mangrove skala besar dan pengelolaan gambut berkelanjutan, tapi faktanya hanya ada rapat-rapat saja tanpa aksi nyata di lapangan berdasarkan.informasi salah seorang tokoh masyarakat adat di Sorong, yang enggan disebut namanya demi keamanan.
Faktor utama penahanan, berdasarkan informasi yang sama, adalah pengalihan anggaran ke pusat, khususnya pada bidang tata usaha TSDLAB.Hal ini bertentangan dengan mandat BPEGM untuk mempercepat restorasi ekosistem krusial di Papua, yang menyimpan potensi karbon biru terbesar di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menunjukkan, Papua memiliki luas mangrove mencapai 500 ribu hektare, yang jika dikelola baik bisa menyerap jutaan ton CO2 per tahun—kontribusi vital bagi target Net Zero Emission 2060.
Terpanggil nurani pro rakyat Papua,kami.dari.Suara Timur Indonesia berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menyatakan :
Pertama, mendukung total Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bekerjasama dengan KPK RI melakukan audit investigasi terhadap Direktorat Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Gambut KLH serta BPEGM KLH di Papua.
Sebagai Pejuang,kami harapkan Bung Jumhur segera bersihkan praktek KKN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup yang diduga kuat melakukan korupsi berjamaah atas nama Papua yang faktanya di Papua belum nampak jelas penanaman mangrove komunitas dan pemantauan gambut berbasis GIS dalam rangka mewujudkan aksi nyata implementasi pengelolaan mangrove dan gambut di tanah Papua yang bersih dan nyata.
Fakta membuktikan anak-anak Papua baik di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup maupun di Papua tidak dilibatkan bahkan didiskriminasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akhir kegiatan secara spesifik dan signifikan, baik orang Papua dari akademik, pemerintahan, tokoh masyarakat dan semua lembaga terkait juga stakeholder lainnya sebagai bagian dari kaderisasi dan pengembangan futuro de Papua.
Orang Aseli Papua merasa mereka dieksploitasi untuk merampok uang negara seolah-olah bangun Papau ternyata kongkalikong dengan mitra untuk dikorupsi berjamaah. Mereka beralasan tidak melibatkan Orang Papua Aseli padahal ratusan triliunan hasil pajak dan pemasukan negara dari hasil kekayaan tambang emas, minyak dan lainnya dari tanah Papua untuk Indonesia.
Kedua, mendesak KPK RI segera berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit investigasi diduga kuat terjadi praktek Korupsi Berjamaah di Kementerian Lingkungan Hidup terkait proyek-proyek KLH di Papua seperti Proyek Mangrove dan gambut.
Ketiga, mendesak Menteri Lingkungan Hidup mengangkat dan memberdayakan ASN asal Papua dan Indonesia Timur di Kementerian Lingkungan Hidup.
Keempat, mendesak Menteri Lingkungan Hidup melibatkan Penggiat Lingkungan Hidup dan Penggiat Anti Korupsi yang berintegritas untuk mengawasi kinerja ASN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup yang selama ini diduga kuat melakukan Korupsi Berjamaah merampok uang-uang proyek Lingkungan Hidup untuk Papua dan Indonesia Timur. ***(WN-01)
