Pajak, Rakyat, dan Anomali Kesejahteraan: Refleksi Kritis atas Tata Kelola Negara

Pajak, Rakyat, dan Anomali Kesejahteraan: Refleksi Kritis atas Tata Kelola Negara

Oleh : Domitius Pau, S.Sos., M.A

Dosen Program Studi Pembangunan Sosial/Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Pemerhati Masalah Sosial, Peneliti Masyarakat Adat

Anomali Tata Kelola di Tengah Kelimpahan

WARTA-NUSANTARA>COM—  Di tengah riuhnya pembicaraan tentang kemajuan bangsa dan janji masa depan yang cerah, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pemandangan yang sangat bertolak belakang. Masyarakat kecil hari ini dihadapkan pada himpitan hidup yang kian mencekik. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari terasa semakin sulit dicapai, bahkan jika dibandingkan dengan masa-masa sulit di era Orde Baru dulu. Ironisnya, di tengah daya beli yang lesu dan nilai tukar rupiah yang terus merosot di hadapan mata uang asing—membuat rupiah seolah tidak berdaya di negeri sendiri—negara justru menggantungkan seluruh pembiayaannya dari pungutan pajak rakyat.

Selama ini, publik Indonesia sering kali hanya fokus membandingkan mata uang kita dengan dolar Amerika Serikat. Padahal, jika kita melirik negara tetangga seperti Baht Thailand atau Ringgit Malaysia, semua akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan ekonomi di negeri ini. Mengapa negara-negara yang kekayaan alamnya tidak lebih besar besar dari Indonesia mampu menjaga kestabilan nilai uang dan kesejahteraan warganya dengan lebih baik? Jawabannya terletak pada bagaimana mereka mengelola kekayaan alam dengan jujur dan memastikan para pejabatnya tidak melakukan korupsi.

Sejak zaman penjajahan dulu, bentuk penindasan ekonomi selalu dimulai dari cara-cara pemerasan uang rakyat. Di masa VOC, leluhur kita dipaksa menyerahkan hasil bumi dengan harga yang ditekan semurah-murahnya. Hari ini, bentuk penjajahan itu berubah wujud secara halus melalui kebijakan pajak yang mencekik. Lebih parah lagi, pajak dijadikan andalan utama untuk membiayai jalannya pemerintahan, sementara hasil tambang, nikel, emas, dan kekayaan laut yang melimpah justru mengalir ke kantong segelintir orang yang berafiliasi dengan elit tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat banyak.

Beban Fiskal dan Mitos Kesejahteraan Rakyat Kecil

Secara teori, pajak seharusnya menjadi alat untuk membagikan keadilan—di mana orang kaya yang mengeruk sumber daya lebih banyak harus menanggung beban lebih besar agar beban yang sama tidak diletakkan pada pundak orang miskin. Namun dalam praktiknya, fungsi pajak sudah melenceng jauh dan kehilangan makna etisnya. Pajak hari ini justru menjadi alat penindasan secara ekonomi yang menyasar langsung kantong-kantong rakyat kecil. Pertanyaanya, berapa pajak yang ditarik dari  para pengeruk kekayaan alam?

Ketika rakyat menjerit karena harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, negara tetap datang dengan tangan menengadah untuk memungut berbagai jenis pajak hingga ke lapisan bawah. Di saat yang sama, berita tentang penangkapan koruptor dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah terus bermunculan di media sosial. Pertanyaannya, ke mana perginya uang rampasan korupsi tersebut? Mengapa dana triliunan rupiah itu tidak transparan pengelolaannya dan dikembalikan untuk menambal keuangan negara dan meringankan beban rakyat, alih-alih terus menaikkan tarif pajak baru?

Lebih miris lagi ketika kita melihat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti sektor energi, perbankan, hingga transportasi. Para pimpinan dan komisaris di perusahaan-perusahaan plat merah tersebut menikmati fasilitas dan gaji yang sangat fantastis dari uang publik, sementara perusahaannya sering dilaporkan merugi. Rakyat yang menggunakan layanan mereka semuanya harus membayar mahal dengan harga yang tidak menentu, sementara para elit pengelolanya hidup nyaman dari uang negara tersebut. Namun, saban hari perusahaan BUMN selalu dikabarkan rugi?

Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya: di mana empati para pemimpin? Jika para pendiri bangsa dulu berjuang mati-matian demi kemartabatan manusia, hari ini sebagian pejabat justru menunjukkan mentalitas seperti penjajah baru yang tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya sendiri. Di level daerah, pungutan pajak dari masyarakat justru dialokasikan untuk insentif pegawai dan bahkan Gubernur padahal tunjangan jabatan dan gaji mereka juga sudah cukup besar. Fenomena ini adalah praktik birokrasi di negeri ini, yang mencerminkan bahwa penguasa  yang diangkat oleh rakyat belum tentu bekerja dan mengabdi kepada rakyat. Ketika para wakil rakyat di parlemen memilih diam dan tidak bersuara tentang hal ini, maka hubungan moral antara rakyat dan pemimpinnya pun runtuh dan semakin menjauh.

Belajar dari Langkah Konkrit dan Berani  di Maluku Utara

Di tengah carut-marutnya pengelolaan keuangan negara, rakyat tidak butuh janji manis tentang pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Saat ini yang dibutuhkan adalah keteladanan nyata dan keberanian dari para pemimpin untuk berpihak kepada rakyat banyak dalam aksi kecil.

Sebagai contoh teladan dalam tata kelola pemerintahan daerah, kita bisa bercermin dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Di tengah keterbatasan anggaran dan masalah kesejahteraan lokal, Gubernur perempuan itu mengambil langkah berani dengan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para pejabat atau ASN secara proporsional. Keputusan itu disampaikan secara terbuka, transparan, dan penuh makna kepada seluruh pegawai dengan menunjukkan keperpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil.

Kebijakan tersebut mengajarkan kita sebuah filosofi penting: pemerintah daerah harus memosisikan diri sebagai “ayah dan ibu” bagi masyarakatnya. Ketika rakyat di bawah sedang kesulitan hidup, sangat tidak etis jika para pejabat penata birokrasi terus menikmati fasilitas mewah tanpa ikut merasakan kesusahan yang sama. Gaji dan tunjangan aparatur negara bukanlah hak mutlak yang terpisah dari realitas sosial, melainkan amanah untuk menyejahterakan warga yang telah membayarnya lewat pajak.

Langkah berani seperti di Maluku Utara ini seharusnya bisa dicontoh oleh pemerintah pusat maupun daerah lainnya. Pejabat tinggi di pusat harusnya memiliki kepekaan untuk mengevaluasi belanja birokrasi yang terlalu boros, sehingga membutuhkan penyesuaian yang radikal secara internal. Jika para pejabat tidak mau ikut berkorban di tengah penderitaan rakyat, maka kehadiran mereka sesungguhnya bukan menjadi pemimpin tetapi justru menjadi beban.

Menyongsong Masa Depan: Refleksi Menuju Indonesia Emas

Narasi besar tentang “Indonesia Emas 2045” selalu didengungkan setiap saat oleh para elit sebagai angan-angan yang indah. Namun, di tengah kenyataan hidup yang berat hari ini, masyarakat berhak bertanya: emas apa yang sebenarnya akan diperoleh pada tahun 2045 nanti? Jangan sampai “emas” itu sekadar angka statistik pertumbuhan ekonomi yang fantastis di atas kertas, sementara rakyatnya justru menderita akibat kebijakan fiskal pemerintahnya yang semakin mencekik dan menindas.

Pajak tidak boleh lagi diposisikan sebagai alat penindas yang memiskinkan rakyat demi kenyamanan fiskal dan langgengnya kekuasaan para pejabat. Sudah saatnya hasil tambang, kekayaan laut, dan bumi pertiwi dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Tantangan kini dikembalikan kepada para pemegang kekuasaan: beranikah mereka menunjukkan empati nyata, merombak anggaran yang timpang, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan adil? Beranikah mereka hidup sederhana sebagai wujud empati penuh rasa motherhood terhadap rakyat sendiri yang kebanyakan hidup jauh dari kata sejahtera? Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak pajak yang berhasil dikumpulkan, melainkan oleh seberapa adil negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil demi memuliakan hidup rakyatnya. Sebab ada adagium klasik yang tertulis dalam Kitab Sirakh 10 yang mengatakan ‘raja yang arif akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sebaliknya raja yang bodoh mendatangkan kehancuran bagi rakyatnya’.  beranikah ***

Domitius Pau, S.Sos., M.A, Penulis adalah Dosen Program Studi Pembangunan Sosial/Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Pemerhati Masalah Sosial, Peneliti Masyarakat Adat